Ditjen Perhubungan Laut Rumuskan 3 Agenda Kenavigasian Ditarget Selesai 2019

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merumuskan tiga agenda kerja utama dalam rapat koordinasi teknis (rakornis) bidang Kenavigasian, yang ditargetkan selesai pada 2019.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com 18 November 2018  |  20:04 WIB
Suasana bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (29/9). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merumuskan tiga agenda kerja utama dalam rapat koordinasi teknis (rakornis) bidang Kenavigasian, yang ditargetkan selesai pada 2019.

Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Basar Antonius mengatakan tiga agenda utama yaitu rencana usulan Badan Layanan Umum (BLU) enam Distrik Navigasi, implementasi e-navigation atau digitalisasi layanan kenavigasian, dan pengesahan 50 alur pelayaran.

"Tiga agenda utama tersebut telah dibahas secara intensif oleh komisi-komisi dalan rakornis yang telah berlangsung akhir pekan lalu," kata Basar dalam siaran pers, Minggu (18/11/2018).

Basar menjelaskan, Komisi A yang bertugas membahas soal BLU telah menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah yang lebih teknis untuk menjadikan enam layanan distrik navigasi menjadi BLU.
 
Adapun, keenam distrik navigasi yang telah disepakati untuk menjadi BLU adalah Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang, Distrik Navigasi Kelas I Palembang, Distrik Kelas I Samarinda, dan Distrik Kelas II Banjarmasin.

Menurutnya, tujuan dibentuk BLU kenavigasian adalah masih terdapat kesenjangan antara pagu kebutuhan anggaran dengan realisasi penganggaran dari APBN. Hal tersebut menyebabkan pemenuhan rasio kecukupan sarana dan prasarana kenavigasian kurang optimal yang mengakibatkan kinerja pelayanan kenavigasian kepada masyarakat menjadi tidak maksimal.

Selain itu, imbuhnya, banyak aset dan jasa kenavigasian yang belum dimanfaatkan secara maksimal seperti jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), jasa telekomunikasi pelayaran, jasa survei hidrografi dan meteorologi, jasa alur dan perlintasan, serta jasa pemanduan.

Basar menyebut rencana selama satu tahun ke depan adalah memenuhi aspek administratif, teknis, dan substantif pembentukan BLU yang kemudian disampaikan kepada Menteri Perhubungan, agar segara dapat disampaikan ke Kementerian Keuangan dan kementerian terkait lain.

Sementara itu, Komisi B yang membahas tentang penetapan alur pelayaran menghasilkan 50 lokasi data verifikasi hasil survey mandiri alur pelayaran dari seluruh kantor distrik navigasi. Selanjutnya, masih perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kelengkapan data dukung dalam rencana penetapan alur pelayaran.

"Dari 50 desain alur yang sudah terkumpul belum didukung oleh hasil kegiatan survey lapangan, akan segera melaksanakan survei ke lapangan dengan melibatkan Technical Officer dari Pushidrosal," ujarnya.

Dia menuturkan Komisi C yang membahas bidang e-navigation menghasilkan keputusan rapat komisi terkait langkah-langkah atau strategi yang harus dilakukan. Konsep e-navigation ini telah mendapat persetujuan dari International Maritime Organization (IMO) melalui sidang Maritime Safety Committee (MSC) ke-85 pada 2008 yang dituangkan dalam dokumen MSC 85/26/Add.1 Annex 20 tentang Strategy for The Development and Implementation of e-Navigation.

Langkah dan strategi tersebut disusun berdasarkan skala prioritas sebagaimana dituangkan dalam dokumen Draft e-Navigation Strategy Implementation Plan yang diadopsi dalam Sidang Sub Committee Navigation, Communication, Search and rescue (NCSR) ke-1 pada 2014.

Basar menjelaskan implementasi e-navigation akan membantu meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, efisiensi bernavigasi dan perlindungan lingkungan maritim karena adanya kesamaan informasi yang disampaikan secara real time dan up to date antara ship to shore, shore to shore maupun ship to ship.

"E-navigation juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran pelayanan pelabuhan, kesyahbandaran dan logistik," katanya.

Tag : pelabuhan, Kemenhub
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top