RI-Belanda Mulai Garap Dua Proyek Kerja Sama

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda siap memulai dua proyek kerja sama pada 2019 sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditekan pada 2015. Dua proyek itu berlokasi di Semarang dan Pantai Utara Jawa.
Rivki Maulana
Rivki Maulana - Bisnis.com 19 November 2018  |  13:50 WIB
Sanitasi buruk - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda siap memulai dua proyek kerja sama pada 2019 sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditekan pada 2015. Dua proyek itu berlokasi di Semarang dan Pantai Utara Jawa.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)  Anita Firmanti mengatakan dua proyek yang akan dimulai pada tahun depan merupakan hasil monitoring dan evaluasi sekretariat bersama atau joint streering committee (JSC) antara Indonesia dengan Belanda.

Kerja sama antara Indonesia dengan Belanda, lanjut Anita berfokus pada tiga topik, yakni manajemen sumber daya air terintegrasi, ketersediaan air untuk pangan dan ekosistem, dan ketersediaan air dan sanitasi.

"Pada pertemuan pleno, terdapat proyek yang sudah dalam tahapan implementasi ,yakni pembangunan tanggul laut Jakarta. Kemudian terdapat dua proyek yang akan diimplementasikan pada awal 2019 yakni Semarang Water Management & Cultural Heritage dan Central Java North Coast Revitalisation," jelas Anita dalam siaran pers, Senin (19/11/2018).

Sebagaiman diketahui, Kawasan Kota Lama Semarang tengah dibenahi agar bisa menyandang status World Heritage atau Pusaka Dunia dari Unesco. Kementerian PUPR sebelumnya juga telah mengalokasikan dan Rp156 miliar untuk penataan kawasan seperti pembangunan drainease, penanaman kawan bawah tanah, dan pedesterian.

Di sisi lain, Indonesia juga sepakat melakukan studi bersama Belanda untuk menggali peluang pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU dan partisipasi multilateral development partner, climate fund, investor swasta, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut Anita, inovasi pembiayaan infrastruktur harus dipacu karena anggaran negara tidak cukup untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur. Untuk itu, mulai 2019, Kementerian PUPR membentuk direktorat baru, yakni Direktorat Pembiayaan Infrastruktur untuk mempercepat kemampuan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur bagi masyarakat.

Tag : indonesia-belanda, Kementerian PUPR
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top