Negara OKI Sepakati Harmonisasi Pengawasan Obat

Para regulator farmasi negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyepakati komitmen politis untuk peningkatan standar pengawasan obat melalui Deklarasi Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 22 November 2018  |  16:05 WIB
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K. Lukito (ketiga dari kanan) bersama sejumlah kepala delegasi regulator obat negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/11/2018). - Bisnis/Iim Fathimah Timorria

Bisnis.com, JAKARTA -- Para regulator farmasi negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyepakati komitmen politis untuk peningkatan standar pengawasan obat melalui Deklarasi Jakarta, Kamis (22/11/2018).

"Para kepala regulator obat negara OKI telah sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Jakarta. Kami menyepakati pentingnya institusi pengawasan obat untuk memastikan bahwa kemandirian dan kemudahan akses obat dan vaksin diperlukan negara OKI," kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K. Lukito dalam kesempatan tersebut.

Komitmen ini berangkat dari data Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang menyebut 30% populasi dunia kekurangan akses terhadap obat yang bersifat penting, termasuk vaksin.

Hal serupa juga dialami oleh negara OKI yang didominasi negara berkembang, bahkan negara tertinggal. Kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kapasitas produksi farmasi dan lemahnya regulasi obat-obatan.

"Pertemuan ini adalah awal dari kolaborasi di masa depan. Melalui pertemuan ini, negara OKI dapat bekerja sama terkait peningkatan pengawasan obat dan bertukar pendapat mengenai langkah apa yang diambil untuk mencapai hal tersebut," kata Kepala Delegasi Palestina Mustafa A.M Alnadi.

Hal senada disampaikan Markieu Janneh Kaira, perwakilan delegasi Gambia. Dia menilai pertemuan kali ini sangat penting karena menunjukkan komitmen OKI dan Indonesia dalam melihat isu kesehatan yang dihadapi negara anggota.

"Dalam hal akses obat dan vaksin, banyak negara OKI yang bergantung dengan pihak luar. Keberadaan pertemuan ini dapat menjadi jalan menuju kemandirian di antara sesama anggota OKI," papar Kaira.

Selain komitmen untuk meningkatkan kapasitas pengawasan obat-obatan oleh para regulator di negara OKI, Deklarasi Jakarta juga berisi kesepakatan harmonisasi standar untuk mempermudah ekspor impor antarnegara anggota.

Menindaklanjuti komitmen tersebut, isu pengawasan ini juga akan dibahas dalam pertemuan menteri kesehatan negara OKI yang akan dilaksanakan di Uni Emirat Arab (UEA) dalam waktu dekat. Sejumlah kelompok kerja yang membahas isu terkait pun dibentuk untuk menjamin keberlanjutan komitmen tersebut.

Tag : obat, oki
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top