Kementerian ESDM akan Bangun PLTS di 9 Lokasi Pos Pengamat Gunung Api

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya di sembilan lokasi Pos Pengamat Gunung Api Badan Geologi yang tersebar di lima provinsi di Indonesia.
Denis Riantiza Meilanova | 23 November 2018 09:05 WIB
Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya di sembilan lokasi Pos Pengamat Gunung Api Badan Geologi yang tersebar di lima provinsi di Indonesia. 

Kepala Subdit Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mustaba Ari mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebut rencananya akan mulai dibangun pada 2019 dengan estimasi biaya sekitar Rp20 miliar.
 
“Beberapa di antaranya terletak di Sulawesi Utara (Sulut), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bengkulu, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Program pembangunan PLTS pada pos pengawasan gunung api ini lebih didedikasikan untuk infrastruktur yang berada di luar Pulau Jawa dan Bali,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal (Ditjen) EBTKE, Kamis (22/11/2018).
 
Untuk Sulut, terdapat tiga lokasi pembangunan PLTS Pos Pengamatan Gunung Api (PGA). Salah satunya adalah Pos PGA Lokon di Desa Kakaskasen yang merupakan regional center untuk itu dan berperan penting dalam memberikan informasi terkait proses pengamatan gunung api Lokon.

Pos PGA ini dibangun di atas lahan seluas 7.000 meter persegi dan beroperasi selama 24 jam dengan 6 operator yang bertugas secara bergantian setiap harinya.
 
Pembangunan PLTS ini disebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemanfaatan infrastruktur EBTKE agar dapat dirasakan oleh semua masyarakat. 
 
“Pada 2018, kami programkan untuk membangun infrastruktur EBTKE pada Gedung Istana Merdeka, Istana Bogor, Sekretariat Negara, Markas Besar TNI, Pos Jaga TNI termasuk pada Pos Pengamat Gunung Api. Maksudnya, lebih bersifat membumikan pembangunan infrastruktur agar lebih familiar,” terang Ari.
 
Pada 2018, Ditjen EBTKE telah membangun PLTS Pos PGA dengan total 32 lokasi yang tersebar di 6 provinsi di Indonesia. Pembangunan PLTS Pos PGA ini menelan biaya Rp11,86 miliar dari APBN.

Perinciannya, sebanyak 7 unit di Sulut, 1 unit di Sulawesi Tengah (Sulteng), 6 unit di Maluku Utara, 2 unit di Maluku, 3 unit di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan 13 unit di NTT.
 
Penyampaian usulan pembangunan PLTS Pos PGA dari Badan Geologi untuk tahun anggaran 2019 sudah diterima pada 29 Juni 2018. Untuk penganggaran, baik berupa Reviu APIP, Penelaahan DJA, maupun Penerbitan RKAKL Pagu Definitif, sudah selesai pada 18 Oktober 2018. 
 
Dari sisi perencanaan, akan dilakukan Feasibility Study Detail Engineering Design (FS DED) di sembilan lokasi. Durasi penyusunan FS DED adalah 30 hari dan diharapkan dapat mulai dilakukan pada  22 November 2018, sehingga pengumuman pelelangan umum dapat disampaikan pada 28 Desember 2018.
 

Tag : kementerian esdm, plts
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top