Ini Awal Kerja Sama Indonesia-Jepang di Bidang Infrastruktur

Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan diplomatik selama 60 tahun. Dalam hubungan tersebut, kerja sama juga mencakup pembangunan infrastruktur, yang kini cakupannya telah meluas.
Rivki Maulana | 23 November 2018 13:50 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) meninjau pembangunan jalan Trans Papua, tepatnya kilometer 84 ruas jalan Merauke-Sota, di Kabupaten Merauke, Papua, Jumat (16/11). - Dok. Biro Pers Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan diplomatik selama 60 tahun. Dalam hubungan tersebut, kerja sama juga mencakup pembangunan infrastruktur, yang kini cakupannya telah semakin luas.

Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan komitmen dan kepercayaan yang kuat menjadi kunci tali kerja sama dengan Jepang. Menurut Basuki, Jepang sangat menghargai komitmen, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kerja sama.

"Semuanya sangat terperinci. Mereka juga sangat menghargai hubungan personal, sehingga sangat penting untuk menjaga kepercayaan serta kredibilitas," ujar Basuki dalam siaran pers, Jumat (23/11/2018).

Basuki menuturkan, pada awalnya, kerja sama Indonesia-Jepang fokus pada infrastruktur sumber daya air di empat aspek. Keempat aspek itu yakni pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, pengurangan risiko bencana banjir, pengurangan risiko bencana lahar, dan konservas pantai.

Namun, saat ini kerja sama tidak hanya di bidang sumber daya air. Dalam catatan Bisnis.com, kerja sama infrastruktur dengan Jepang telah merambah sektor perkeretaapian dengan pembangunan MRT Jakarta dan pelabuhan dengan pembangunan Pelabuhan Patimban. Jepang bahkan berminat membiayai pembangunan terowongan di ruas Padang-Pekanbaru.

Basuki menyebut, kerja sama pengembangan sumber daya air dengan Jepang dimulai saat pembangunan Bendungan Sutami pada 1969. Bendungan ini digarap secara swakelola di bawha bimbingan tenaga ahli Jepang. Kerja sama ini kemudian melahirkan Perum Jasa Tirta 1 sebagai pengelola DAS Brantas dan PT Brantas Abipraya dan Indra Karya sebagai BUMN konstruksi dan konsultansi bidang sumber daya air.

Selepas pengembangan DAS Brantas, beberapa bendungan lain dibangun pun dibangun, antara lain Bendungan Selorejo (1963-1972), Wlingi (1972-1979), Lahor (1972-1977), dan Wlingi-Wlingi (1972-1979). Selanjutnya Bendungan Bening (1977-1984), Lodoyo (1978-1983), Lengkong (1971-1973), dan Wonorejo (1993-2002).

Guna mengurangi risiko banjr, Indonesia juga menggandeng Jepang dalam proyek rehabilitasi Sungai sejak tahun 1971. Kerja sama ini diwujudkan dalam rehabilitasi Sungai Ular Kota Medan (1971-2012), Sungai Krueng Kota Banda Aceh (1972-2007), Sungai Kuranji Kota Padang (1982-2016). Selanjutnya rehabilitasi Sungai Ciliwung dan Cisadane Jabodetabek (1994-2014), Sungai Citarum Bandung (1987-2019), Sungai Bolango Kota Gorontalo (2011-2018), dan Sungai Tondano Kota Manado (2011-2018).

Basuki mengimbuhkan, Jepang juga terlibat dalam pengendalian banjir lahar dengan membangun Sabo Dam dan pelatihan kepada insinyur Indonesia menjadi ahli Sabo. Kerja sama dengan Jepang menmbuat teknologi infrastruktur Sabo Dam di Indonesia menjadi terbaik kedua setelah Jepang. "Hingga kini sudah dibangun 646 bangunan Sabo Dam di Indonesia diantaranya 250 buah di lereng Gunung Merapi, dan 92 buah di lereng Gunung Agung,” ujarnya.

Tag : infrastruktur
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top