Inalum Gunakan PTII Sebagai Perseroan Khusus

PT Indocopper Investama (PTII) akan menjadi perseroan khusus yang dimiliki oleh PT Inalum dan BUMD Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika dalam kepemilikan saham PT Freeport Indonesia.
Anitana Widya Puspa | 24 November 2018 23:55 WIB
Aktivitas di sekitar lokasi penambangan PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua. - Reuters/M. Yamin

Bisnis.com, JAKARTA – PT Indocopper Investama (PTII) akan menjadi perseroan khusus yang dimiliki oleh PT Inalum dan BUMD Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika dalam kepemilikan saham PT Freeport Indonesia.

Rendi A. Witular, Corporate Communications and Government Relations Inalum, mengatakan struktur kepemilikan pemerintah daerah yang saat ini diusulkan, termasuk struktur PTII sebagai perseroan khusus adalah struktur yang lazim dan mempertimbangkan aspek finansial, legal, dan perpajakan yang efisien bagi semua pemegang saham, termasuk Pemprov Papua dan Pemkab Mimika.

Dia menjelaskan PTII akan menjadi perseroan khusus sedemikian sesuai dengan kesepakatan induk yang ditandatangani pada 12 Januari 2018 oleh pemerintah pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, dan PT Inalum tentang pengambilan saham divestasi PTFI.

PTII saat ini memiliki 9,36% saham di PTFI. Sebelumnya perusahaan tersebut 100% dimiliki oleh Freeport McMoRan sejak 2002.

Setelah proses divestasi selesai nanti, 100% saham PTII dimiliki Inalum, sebelum dijadikan perseroan khusus untuk menampung saham pemerintah daerah.

"Pertimbangan penggunaan PTII sebagai perseroan khusus adalah mekanisme yang paling efisien secara finansial, legal, dan perpajakan. Penggantian nama dari PT Indocopper Investama akan menjadi pertimbangan Inalum dan pemerintah daerah," ungkapnya melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis pada Sabtu (24/11/2018).

Terkait dengan alokasi 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk pemerintah daerah di Papua, dilakukan setelah holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) menuntaskan proses pembelian saham mayoritas PTFI pada Desember.

Inalum juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua dan jajarannya dengan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementrian BUMN, PT Danareksa (Persero), dan Kantor Hukum HPRP Danton pada 22 November di Gedung Negara, Jayapura.

Inalum, sebut Rendi, memahami aspirasi yang disampaikan Gubernur dalam pertemuan tersebut dan akan terus bekerja sama dengan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika untuk mencari kesepakatan terbaik.

Selanjutnya, Inalum akan menunggu kesepakatan antara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika mengenai struktur kepemilikan saham dalam BUMD yang akan dibentuk bersama.

Tag : Freeport, inalum
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top