Pertamina Harus Kelola 100% Blok Mahakam, Ini Alasannya

Rencana pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero) pascakontrak Total E&P Indonesie habis pada 2017 dinilai sebagai langkah yang tepat kendati Pertamina juga harus mempertimbangkan proposal Total.
Lukas Hendra TM | 02 Desember 2014 02:10 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero) pascakontrak Total E&P Indonesie habis pada 2017 dinilai sebagai langkah yang tepat kendati Pertamina juga harus mempertimbangkan proposal Total.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmi Radhy mengatakan rencana pemerintah itu sudah tepat karena sebagai bentuk untuk mewujudkan kedaulatan energi meski rencana itu dinilai telat. “Seharusnya, rencana ini sudah diwujudkan sejak beberapa tahun lalu," katanya, Senin (1/12/2014).

Menurutnya, pemerintah perlu segera mengeluarkan keputusan pengelolaan 100% hak partisipasi Mahakam ke Pertamina sehingga memberi kepastian bagi Pertamina maupun operator saat ini, Total E&P Indonesie.

Fahmi yang juga Anggota Komite Reformasi Tata Kelola Migas berharap Pertamina mengelola sendiri Mahakam setelah 2017. "Kalau memang mampu,  lebih baik kelola sendiri. Jadi bangsa sendiri yang kelola sumber alamnya," ujarnya.

Namun, dia juga meminta Pertamina membuka pembicaraan business to business dengan Total terkait bagaimana pengelolaan Mahakam pasca-2017.

Fahmi menambahkan penyerahan Mahakam ke Pertamina sudah sesuai UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan kontrak setelah 50 tahun diberikan ke Pertamina.

Dia menjelaskan inilah saatnya pemerintah memberikan kesempatan Pertamina mengelola sumber daya alam di negara sendiri. "Dengan demikian, bisa menjadi modal Pertamina naik ke kelas dunia," katanya.

Selain itu, Fahmi juga mengapresiasi penunjukkan Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina. Dia mengatakan dengan dipilihnya Dwi Soetjipto maka kedaulatan energi bisa terwujud.

"Saya yakin Pak Dwi, bersama Pak Amien [Ketua SKK Migas Amien Sunaryadi] dan Pak Faisal [Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri] merupakan tiga serangkai yang bisa memberantas mafia migas, sehingga kedaulatan energi terwujud," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja meminta Pertamina menolak kalau pertukaran (swap) Mahakam setelah 2017 dengan aset Total tidak sepadan.

Menurutnya, Pertamina seharusnya mendapat aset Total yang bagus seperti di Nigeria, Libya, Oman, atau Angola. "Kalau dikasih yang 'ecek-ecek' (kecil-kecil), jangan mau," katanya.

Pertamina, lanjutnya, membutuhkan minyak jenis sweet crude sehingga seharusnya memperoleh aset Total di Afrika. Widhyawan juga mengatakan tidak perlu khawatir produksi Mahakam turun sebagai konsekuensi Total menyesuaikan investasinya sampai 2017. "Kalau bahasa saya itu the price of national pride," ujarnya.

Dia juga yakin keputusan pemberian Mahakam ke Pertamina tidak menyebabkan penurunan minat investasi asing. "Keputusan kelanjutan Mahakam ke Pertamina ini dilakukan setelah kontrak habis, sehingga 'fair'," ujarnya.

Minat investasi, lanjutnya, tergantung bagaimana  perijinan, proses di SKK Migas, pinjam pakai kawasan hutan, dan limbah lingkungan. Pertamina sudah mengirim surat resmi kesiapan mengelola 100 persen Mahakam setelah 2017 kepada Menteri ESDM Sudirman Said.

Dalam surat itu, BUMN migas itu memiliki kemampuan teknis dan finansial mengelola Blok Mahakam. Pertamina juga punya pengalaman meningkatkan produksi blok lepas pantai ONWJ dan WMO pascapengambilalihan.

Saat ini, Pertamina sedang melakukan data room Blok Mahakam untuk memahami kondisi teknis dan operasional dari wilayah kerja tersebut. Pertamina akan mengirimkan proposal pengelolaan Blok Mahakam secara komprehensif dalam waktu tiga bulan mendatang

Tag : blok mahakam
Editor :

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top