Pemerintah Ancam Cabut Izin Operasi Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Yang Nakal

Pemerintah akan melakukan blakc list atau pelarangan operasi bagi perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang terkena pencabutan surat ijin usaha perdagangan (SIUP).
Tegar Arief | 02 Januari 2015 00:42 WIB
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhir - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah akan melakukan blakc list atau pelarangan operasi bagi perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang terkena pencabutan surat ijin usaha perdagangan (SIUP).

Aturan tersebut termuat dalam Permenaker No. 24/2014 tentang Perubahan Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Ijin Pengerahan (SIP) PPTKIS. Sebelum penerbitan regulasi tersebut, perusahaan yang dikenai sanksi pencabutan SIUP masih diperbolehkan melakukan administrasi ulang untuk mendapatkan ijin operasi.

“Ini harus menjadi warning bagi perusahaan untuk lebih tertib dalam menjalankan fungsinya,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Selasa (30/12/2014).

Hal ini dilakukan dalam rangka perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan. Sejauh ini, ada dua perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan SIUP dan black-list selama lima tahun, yakni PT. El Karim Makmur Sentosa yang terletak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan serta PT. Malindo yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Tag : pptkis
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top