Operator Pelabuhan Didesak Buat Standar Layanan Truk

Asosiasi pengusaha truk Indonesia (Aptrindo) mendesak pengelola dan operator terminal pelabuhan di Indonesia membuat standar waktu layanan truk/trailler pengangkut barang dan peti kemas atau turn round time (TRT).
Akhmad Mabrori | 07 Januari 2015 17:45 WIB

Bisnis.com, JAKARTA-- Asosiasi pengusaha truk Indonesia (Aptrindo) mendesak pengelola dan operator terminal pelabuhan di Indonesia membuat standar waktu layanan truk/trailler pengangkut barang dan peti kemas atau turn round time (TRT).

Wakil Ketua  Umum Aptrindp Muis Thantawi mengatakan, sampai saat ini tidak ada standar waktu layanan trucking di seluruh pelabuhan Indonesia termasuk di empat pelabuhan utama seperti Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Makassar.

Parahnya lagi, kata dia, hampir semua fasilitas di pelabuhan tersebut tidak menyiapkan lapangan tunggu/parkir truk yang terintegrasi dengan sistem informasi bongkar muat barang dan peti kemas di Pelabuhan.

“Operator pelabuhan maupun pengelola terminal peti kemas di pelabuhan mesti menetapkan standar TRT tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan melayani trucking di pelabuhan?, sehingga  operator trucking punya kepastian waktu dan lebih bergairan menjalankan usahanya,” ujarnya, Rabu (7/1/2015).

Muis mengatakan, peran operator trucking sebagai pendukung utama kegiatan pengangkutan barang dan peti kemas di pelabuhan masih dipandang sebelah mata oleh Pemerintah selama ini yang dapat dilihat dengan minimnya perhatian pemerintah dalam mendukung program peremajaan atau revitalisasi armada jenis truk dan trailler tersebut.

Selain itu, kata dia, kegiatan pembangunan infrastruktur sisi laut/dermaga terus di upayakan dengan menggelontorkan investasi besar-besaran, namun pembangunan sisi darat-nya termasuk penambahan infrastruktur jalan dan revitalisasi armada pengangkut-nya sangat lamban.

Lambannya  revitalisasi armada tersebut, ucap Muis, akibat tingginya suku bunga perbankan dalam negeri dalam pemberian kredit usaha angkutan pelabuhan yakni rata-rata lebih dari 12%/tahun. Selain itu, peremajaan armada jenis truk dan trailler sampai saat ini masih dikenakan beban bea masuk, PPN, PPh dan bea balik nama.

“Untuk itu kami mengharapkan ada kebijakan fiskal dari pemerintah untuk meringankan beban pajak dan bea masuk tersebut sehingga revitalisasi armada truk dan trailler  bisa berjalan maksimal,” paparnya.  

Muis yang juga menjabat anggota dewan pertimbangan Kadin Jawa Barat itu mengungkapkan, produktivitas angkutan pelabuhan terendah terjadi di pelabuhan Tanjung Priok yang saat  ini hanya rata-rata 15 trip/armada/bulan.

Kondisi rendahnya produktivitas angkutan pelabuhan Priok itu, selain tidak adanya standar TRT di pelabuhan Priok, juga kinerja atau layanan depo peti kemas kosong yang menjadi penyangga aktivitas ekspor impor Priok tetapi sebagian besar diantaranya belum beroperasi 24 jam.

Aptrindo, imbuhnya, sudah menyampaikan langsung persoalan terkait  faktor penyebab hambatan revitalisasi armada dan merosotnya produktivitas angkutan pelabuhan itu kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dalam upaya menekan ongkos logistik di Indonesia.

Tag : pelabuhan, truk
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top