Sertifikasi Pekerja Jasa Konstruksi: Pemerintah Kerja Sama dengan Malaysia

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menerbitkan sertifikasi pekerja konstruksi yang berstandar regional Asean. Dengan sertifikat tersebut, diharapkan pekerja konstruksi lokal bisa melakukan ekspansi ke negara berkembang lainnya di Asean.
Deandra Syarizka | 02 September 2015 05:00 WIB
Pekerja menyelesaikan konstruksi jembatan penyebarangan. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA—Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menerbitkan sertifikasi pekerja konstruksi yang berstandar regional Asean. Dengan sertifikat tersebut, diharapkan pekerja konstruksi lokal bisa melakukan ekspansi ke negara berkembang lainnya di Asean.'

Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengungkapkan pihaknya tengah menjalin kerja sama dengan Construction Industry Development Board (CIDB) Malaysia untuk mengadakan pelatihan dan sertifikasi berstandar internasional. Program tersebut ditujukan bagi tenaga kerja konstruksi baik kategori terampil maupun ahli yang ingin bekerja di luar negeri.

“Untuk sertifikat kita usahakan dan maksimalkan untuk diakui di regional Asean, untuk tenaga ahli dan tenaga terampil juga seperti itu. Potensi pasar konstruksi kita yang sebesar Rp 267 miliar itu harus kita pertahankan, kalau bisa ambil pasar negara lain. Jangan sebaliknya,” ujarnya dalam talkshow Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat, Selasa (01/09/2015).

Menurutnya, pasar konstruksi Indonesia adalah yang terbesar keempat di Asia, setelah China, Jepang, India. Sayangnya, dari 7,2 juta tenaga konstruksi yang ada, baru 5% dari jumlah tersebut atau sekitar 360.000 orang yang telah disertifikasi.

Oleh karena itu, untuk jangka panjang hingga empat tahun mendatang, pihaknya menargetkan jumlah insinyur baru konstruksi bersertifikat sebanyak 50.000 orang, jumlah teknisi bersertifikat sebanyak 200.000 orang, dan jumlah tenaga terampil bersertifikat sebanyak 500.000 orang. Selain itu, pemerintah juga menargetkan untuk ekspor jasa konstruksi ke luar negeri senilai Rp 15 triliun.

“Kalau melaksanakan pelatihan dengan metode konvensional, butuh waktu yang lama. Kita lakukan perubahan paradigma, metode pelatihan sekarang harus dilaksanakan dengan memberdayakan dan kerja sama dengan stakeholder kita. Makanya dibentuk direktorat kerja sama dan pembiayaan,” tambahnya.

Sementara itu, ketika ditemui dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Eksekutif Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Universitas Indonesia Mohammed Ali Berawi menyatakan standarisasi sertifikat pekerja konstruksi antar negara Asean mutlak diperlukan dalam MEA nanti. Hal itu perlu  dilakukan guna meningkatkan daya saing pekerja konstruksi lokal, dan menjamin kesejahteraan mereka.

“Untuk proteksi di Indonesia saya melihatnya MEA tidak akan terlalu banyak masalah, artinya yang diperlukan sekarang oleh LPJK misalnya peningkatan kemampuan unit usaha atau individu jasa konstruksi, kemudian sertifikat kompetensinya juga kemudian dibuat lebih memudahkan orang Indonesia untuk meningkatkan kemampuan,” ujarnya.

Berawi optimistis kualitas pekerja konstruksi Indonesia tidak kalah saing dengan negara-negara Asean. Menurutnya, jumlah insinyur nasional akan bertambah seiring dengan bonus demografi. Bila kondisi ekonomi terus tumbuh membaik, ujarnya, dia yakin pekerja konstruksi dapat melebarkan pasar ke negara lain.

“Bagi saya kita akan bisa expand market untuk negara-negara seperti Laos, Kamboja, Vietnam, atau kita bisa berkompetisi dengan kontraktor Malaysia ataupun Thailand. Tapi level kompetisinya ini sudah masuk ke level teknologi tinggi ataupun kompleksitas project yang semakin tinggi,” tambahnya.

Tag : infrastruktur
Editor : Fatkhul Maskur

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top