Asosiasi Tol Indonesia Dukung Ketentuan Baru Lelang Tol

AAsosiasi Tol Indonesia (ATI) mendukung kebijakan pemerintah yang mensyaratkan badan usaha yang akan mengikuti lelang proyek jalan tol untuk menggandeng kontraktor sejak awal.
Deandra Syarizka | 02 September 2015 05:50 WIB
Tol JORR. - Ilustrasi/JIBI

 Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Tol Indonesia (ATI) mendukung kebijakan  pemerintah yang mensyaratkan  badan usaha yang akan mengikuti lelang  proyek jalan tol untuk  menggandeng kontraktor sejak awal.

 Ketua ATI Fatchur Rochman mengungkapkan ketentuan baru tersebut tidak bertentangan dengan makanisme kerja yang dilakukan  badan usaha swasta dalam mengikuti proses tender pengusahaan jalan tol selama ini. Menurutnya, ketika suatu badan usaha telah melihat gejala memenangkan suatu tender, maka badan usaha tersebut segera  melakukan ancang-ancang untuk menggandeng kontraktor, meskipun penandatanganan kontrak belum dilakukan.

 ”Memang biasanya kalau kita (swasta) di  awal-awal tender kan kita bisa melihat kita kalah atau menang. Nah sejak itu sebenernya kita sudah pasti siap-siap. Menurut saya, ini kuncinya bukan di kontraktor, kuncinya di investornya, untuk pembiayaan harus beres juga sejak awal, kalau investor ada  tetapi pembiayaannya juga belum jelas kan juga tidak bisa,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (02/09/2015)

Kendati demikian, dia menyangsikan ketentuan baru tersebut dapat memangkas waktu yang dibutuhkan untuk memulai konstruksi tol. Dia menilai penyebab utama mundurnya proyek-proyek tol selama ini adalah pendanaan, sehingga proses itulah yang harusnya dibenahi.

Selain itu, Fatchur juga meragukan  ketentuan baru tersebut dapat  berlaku secara efektif bagi BUMN. Pasalnya, berbeda dengan swasta, BUMN tidak bisa menunjuk langsung kontraktor pelaksana, tetapi harus tetap melalui mekanisme lelang.

“Maksudnya menggandeng itu harus diterjemahkan lebih rinci, kalau kita-kita (swasta)   seumpanya dapet itu akan lebih mudah karena begitu ada gejala menang pun kita langsung memanggil mereka-mereka (kontaktor). Kalau yang BUMN, apa bisa dia manggil  padahal belum kontrak?,” katanya. 

Tag : infrastruktur
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top