Pemerintah Targetkan RUEN Disahkan Oktober

Pemerintah menargetkan dokumen Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dapat ditetapkan pada Oktober mendatang. Draft dokumen RUEN telah diserahkan kepada Dewan Energi NasionPemerintah menargetkan dokumen Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dapat ditetapkan pada Oktober mendatang. Draft dokumen RUEN telah diserahkan kepada Dewan Energi Nasional (DEN) pada Agustus lalu.al (DEN) pada Agustus lalu.
Annisa Lestari Ciptaningtyas | 19 September 2015 18:48 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan) berjabat tangan dengan Dirut PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto (ketiga kiri) sementara Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) berjabat tangan dengan Kepala BPPT Unggul Priyanto (kedua kiri) disaksikan Menko Maritim Indroyono Soesilo (kedua kanan) dan Menteri Ristek Dikti Muhammad Nasir (kanan) usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) perencanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur energi dan pertambangan di Kantor BPPT, Jakarta, Senin (10/8). - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan dokumen Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dapat ditetapkan pada Oktober mendatang. Draft dokumen RUEN telah diserahkan kepada Dewan Energi Nasional (DEN) pada Agustus lalu.

Rancangan RUEN ini akan disosialisasikan secara intensif ke seluruh pemegang kepentingan dan daerah. Beberapa poin penting dalam RUEN antara lain untuk sektor minyak bumi yaitu membangun empat kilang minyak baru dan revitalisasi kilang tambahan 1,3 juta barel perhari hingga tahun 2025. Selain itu, pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap dari 45 persen pada tahun 2015 menjadi 0 persen pada tahun 2025, serta pengurangan persentase ekspor minyak mentah secara bertahap dari 38 persen pada tahun 2015 menjadi 15 persen pada tahun 2025.

Sedangkan untuk sektor gas bumi dilakukan langkah – langkah antara lain pengurangan persentase ekspor gas bumi secara bertahap dari 41 persen pada tahun 2015 menjadi 0 persen pada tahun 2040, kemudian antisipasi potensi adanya impor gas bumi mulai tahun 2020 dan juga sebagai antisipasi meningkatnya impor liquid petroleum gas (elpiji/ LPG) pada tahun 2025 yang sebagian akan dialihkan ke jaringan gas kota (harus sangat masif). Pembangunan fasilitasdimethyl eter (DME) 1 juta ton pada tahun 2025 sebagai pengganti LPG.

Sektor batubara pengendalian/pembatasan produksi batubara sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019. Lau untuk sektor energi baru terbarukan, didorong pengembangan sangat masif sesuai target bauran energi di kebijakan energi nasional (KEN) 23 persen target 46,7 GW tahun 2025 meningkat dari saat ini sekitar 11,5 GW. Pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan ditargetkan bisa 3.600 MW per tahun hingga tahun 2025.

Untuk sektor transportasi, target efisiensi konsumsi BBM menjaga konsumsi BBM hampir sama dengan saat ini sekitar 1,3 juta barel perhari pada tahun 2025 dibandingkan dengan dengan business as usual (BAU) sekitar 1,73 juta barel perhari pada tahun yang sama. Kemudian, memproduksi 750 ribu kendaraan BBG, 25 ribu mobil listrik serta bus dan truk dengan mesin yang dapat menggunakan biofuel 30 persen hingga tahun 2025 dan membangun 640 SPBG, 1.000 SPLU, dan memproduksi sekitar 7,85 juta kiloliter (KL) biofuel transportasi hingga 2025.

Sektor industri, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri yaitu dengan membangun coal gasification, kemudian restrukturiasai permesinan dan pemberian insentif, mandatory biodiesel di sektor industri sebesar 30 persen tahun 2025 dan pemanfaatan biomassa (termasuk limbah) sebagai energi alternatif.

Terakhir, sektor rumah tangga dan komersil dilakukan langkah – langkah diantaranya sosialisasi hemat energi secara massif, Pembangunan Jaringan gas kota untuk 25 juta Rumah Tangga pada tahun 2025, pemanfaatan Biomass dari limbah Rumah Tangga dan kotoran hewan, penerapan efisiensi energi pada bangunan gedung serta pelaksanaan rekomendasi audit energi dan Energy Potential Scan (EPS).

 

Tag : energi
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top