Upaya Perlindungan Investasi Minerba

Kebijakan pemerintah di sektor energi, khususnya pertambangan mineral dan batu bara (minerba) perlu ditinjau kembali.
MediaDigital | 02 November 2015 08:30 WIB

Kebijakan pemerintah di sektor energi, khususnya pertambangan mineral dan batu bara (minerba) perlu ditinjau kembali. Pernyataan yang tidak hanya keluar dari pihak pemerintah sendiri, tetapi juga dari dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, DPR berupaya untuk merevisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, berhubung prosesnya diperkirakan baru selesai tahun depan, pemerintah tak kehilangan akal untuk melakukan pembenahan di subsektor minerba dengan lebih cepat.

Lebih dari sebulan lalu, Menteri ESDM Sudirman Said mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk sektor energi, termasuk subsektor minerba. Rencananya, jangka waktu pengajuan permohonan perpanjangan operasi pertambangan akan dilonggarkan dari paling cepat 2 tahun menjadi paling cepat 10 tahun sebelum kontrak habis. Caranya dengan merevisi kembali PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Meskipun beleid anyar tersebut belum terbit, tetapi sinyal yang diberikan pemerintah dalam hal ini sangat jelas. Memberi kepastian lebih kepada para investor yang akhirnya mampu menyuburkan investasi di dalam negeri. "Aturan yang hanya membolehkan mengajukan perpanjangan 2 tahun sebelum kontrak habis itu aturan tidak masuk akal," tutur Sudirman. Sikap pemerintah tersebut memang patut diapresiasi. Bagaimana tidak, bagi perusahaan tambang yang sudah berkomitmen untuk berinvestasi hingga miliaran dolar, kepastian menjadi salah satu hal yang utama.

Tak berhenti sampai di situ, Kementerian ESDM pun berencana untuk menerbitkan regulasi turunan revisi keempat PP 23/2010 tersebut Peraturan Menteri ESDM soal divestasi saham perusahaan tambang asing. Seperti diketahui, divestasi bagi tambang asing yang sudah berproduksi selama 5 tahun memang sudah menjadi keharusan. Bahkan, dalam PP 77/2014 besaran divestasinya pun sudah diatur mulai dari 30%, 40%, hingga 51%. Namun, yang menjadi masalah, hingga saat ini aturan teknis pelaksanaan divestasi tersebut belum ada. Alhasil, kebingungan pun muncul tatkala perusahaan diwajibkan mulai melakukan divestasi tanpa aturan yang jelas.

Terkait hal tersebut, Kementerian ESDM mengungkapkan akan mengatur proses divestasi seara detail dalam Permen ESDM, termasuk skema yang bisa dilakukan apabila saham divestasi tersebut tidak diambil oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMD.

Salah satu opsi pelepasan saham kepada pihak swasta nasional yang cukup menarik adalah melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) di lantai bursa. Kementerian ESDM pun sebenarnya sudah menyatakan keinginannya agar divestasi perusahaan tambang bisa dilakukan dengan cara itu, dengan catatan, jika pemerintah dan BUMN tidak mampu menyerap. Alasanya, proses pelepasan saham di lantai bursa dianggap lebih transparan dan akuntabel tanpa harus ada kongkalikong antarpihak yang akhirnya merugikan negara.

Lalu bagaimana respons masyarakat atas opsi tersebut? Hasilnya bisa ditebak, pro kontra pun muncul. Pasalnya, ada kekhawatiran apabila saham divestasi perusahaan tambang dilepas di bursa, yang membeli saham tersebut adalah pihak asing juga, sehingga tujuan divestasinya tidak tercapai.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka peluang dibentuknya ketentuan baru agar saham divestasi perusahaan tambang hanya bisa dibeli oleh investor domestik. Dengan begitu, seharusnya tidak ada masalah lagi jika proses divestasi dilakukan melalui IPO.

Sekarang, publik tinggal menunggu bagaimana hasil dari berbagai regulasi anyar di sektor minerba tersebut. Semoga saja, payung hukum yang dihasilkan tidak hanya melindungi kepentingan segelintir pihak saja, tetapi bisa dinikmati oleh semua pihak dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi negara.

Sumber : Marketing Digital

Tag : Freeport
Editor : MediaDigital

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top