INVESTASI PERIKANAN: Serikat Nelayan Minta Asing Dibatasi Maksimal 20%

Serikat Nelayan Indonesia (SNI) meminta pemerintah pusat tidak memberikan keran investasi pengelolaan ikan bagi penanam modal asing (PMA) melebihi 20%.
Adi Ginanjar Maulana | 02 November 2015 03:03 WIB
Ikan hasil tangkapan nelayan. - Antara

Bisnis.com, BANDUNG--Serikat Nelayan Indonesia (SNI) meminta pemerintah pusat tidak memberikan keran investasi pengelolaan ikan bagi penanam modal asing (PMA) melebihi 20%.

Sekjen SNI Budi Laksana mengatakan investasi asing di sektor perikanan tidak melebihi 20% agar memberikan penanam modal dalam negeri (PMDN) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kesempatan untuk berinvestasi.

Dia beralasan selama ini PMDN maupun BUMN belum banyak memberikan kontribusi investasi di sektor pengelolaan perikanan.

"Pemerintah perlu mengajak pengusaha dalam negeri atau BUMN terkait yang menjadi prioritas utamanya dalam membangun investasi ini," ujarnya pada Bisnis.com, Minggu (1/11/2015)

Menurutnya, apabila PMDN maupun BUMN banyak berinvestasi di sektor perikanan diharapkan bisa menyerap sebesar-besarnya hasil tangkapan dengan harga yang stabil dan menguntungkan bagi nelayan kecil.

Budi menjelaskan, selama ini industri pengelolaan ikan masih menyerap hasil tangkapan nelayan di bawah 20% dibandingkan impor.

"Sangat sedikit, rata-rata 20% terserapnya karena transaksi nelayan kecil masih transaksi tradisional belum kepada langsung industrinya. Harapannya ke depan industri bisa bekerja sama langsung kepada nelayan sehingga bisa menyerap ikan lebih maksimal," ujarnya.

Dia juga mengapresiasi usulan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menutup sepenuhnya penangkapan ikan oleh kapal asing. Selama ini nelayan dirugikan dengan masih adanya kapal asing yang banyak menangkap ikan di Indonesia.

Tak hanya itu, ujar dia, nelayan pun dirugikan kepastian pasar yang tidak jelas karena mereka masih mengandalkan tengkulak dalam menjual hasil tangkapan.

"Ini akan memberikan peluang bagi nelayan kecil untuk menikmati kekayaan laut Indonesia dengan ditopang kepastian pasar," katanya

Seperti diketahui, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini sedang membahas revisi daftar negatif investadi (DNI) salah satunya investasi di sektor perikanan.

Tag : perikanan
Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top