3 Kementerian Bersinergi Kembangkan Kompentensi Tenaga Kerja

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong bersinergi siapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap memenuhi pasar kerja.
Ropesta Sitorus | 02 Maret 2016 20:00 WIB
Peserta mengikuti seleksi calon tenaga kerja wanita (TKW) saat berlangsung Program Wanita Indonesia Hebat di Ambon, Maluku, Rabu (17/6). - Antara/Embong Salampessy

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan  dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong  bersinergi siapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap memenuhi pasar kerja.

Sinergisitas tersebut meliputi pengembangan standar kompetensi kerja sesuai kebutuhan pasar serta pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai mitra bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun lembaga-lembaga kursus (nonformal) di seluruh Indonesia.

“Perlu ada penguatan pelatihan kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berasal dari lulusan pendidikan, terutama SMK dan pendidikan nonformal sehingga dapat diserap dengan cepat oleh pasar kerja yang membutuhkan,” kata Hanif.

Hal ini dikatakannya usai menggelar pertemuan dengan kedua menteri membahas kursus dan pelatihan di Indonesia di kantor Kemendikbud Jakarta, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3/2016).

Dia berujar untuk memperkuat kualitas pelatihan kerja dibutuhkan dukungan dari Kemdikbud  terutama dalam penyesuaian kurikulum pendidikan sesuai kebutuhkan pasar kerja.

Selain itu perlu adanya penambahan porsi alokasi anggaran fungsi pendidikan agar  pelatihan kerja lebih masif dan berkualitas. Pendidikan, khususnya vokasi dan/atau nonformal, memiliki peranan penting agar lulusan  pendidikan dapat diserap oleh pasar kerja. 

“Kita juga mendorong pihak swasta untuk membantu meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pendidikan formal kita terutama di SMK dan BLK atau lembaga-lembaga pelatihan yang lain,” imbuhnya.

Komitmen terhadap sinergi antar kementerian tersebut dilakukan sebagaimana tertuang dalam regulasi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya yang terkait dengan pendidikan nonformal atau pelatihan.

Menteri Anis menambahkan pihaknya meminta Menaker menunjukkan letak kesalahan and kekurangan dalam pengelolaan struktural pelatihan maupun penyediaan tenaga kerja Indonesia,  termasuk kebutuhan sertifikasi dan standarisasi yang tepat.

“Pak Menaker tunjukkan lubang-lubangya, di mana masalahnya. Nanti sama-sama kita bereskan terutama proyeksi kebutuhan tenaga krja lulusan SMK dan nonformal yang tadi didiskusikan,” kata dia.

Adapun, Menteri Thomas mengungkapkan abad 21 merupakan medan pertempuran sektor jasa karena barang secara fisik makin murah.

“Tren saat ini perdagangan jasa, seperti pariwisata, membeli dengan devisa. Jadi kita harus menyiapkan juga ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, “ katanya.

Tag : tenaga kerja
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top