RI Akan Perluas Pemanfaatan Radar Pengawas Perikanan Asal Jepang

Indonesia ingin memperluas pemanfaatan teknologi radar pengawasan kelautan dan perikanan Jepang. Saat ini, teknologi negara itu barus digunakan di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
Sri Mas Sari | 17 April 2017 00:17 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) bertemu dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Yuuji Yamamoto (kanan) di Tokyo, Jepang, Jumat (14/4). - JIBI/Hery Trianto

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia ingin memperluas pemanfaatan teknologi radar pengawasan kelautan dan perikanan Jepang. Saat ini, teknologi negara itu barus digunakan di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Keinginan itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bertemu President Director of Japan Radio Co. (JRC) Kenji Ara di Tokyo.

"Saya berada di Wakatobi beberapa waktu lalu, dan melihat radar bekerja. Saya berharap Indonesia bisa memiliki radar setidaknya di empat tempat di Indonesia," kata Susi dalam siaran pers, Minggu (16/4/2017).

Susi mengatakan Indonesia membutuhkan radar pengawas untuk meningkatkan teknologi pengawasan yang dimiliki KKP guna mencegah masuknya kapal pencuri ikan.

Dia tertarik dengan radar yang dimiliki JRC karena mampu mengawasi kapal asing yang masuk ke Indonesia hingga radius 150 km. Pemilik Susi Air itu juga tertarik dengan radar terbaru JRC yang dapat memonitor sembilan titik dengan satu titik kendali yang mampu meenjangkau lebih dari 50 nautical miles.

Radar JRC yang digunakan di Wakatobi memiliki jangkauan 24 nautical miles dengan integrasi maksimal tiga radar.

 

Adapun harga satu radar terbaru JRC US$2 juta. “KKP tidak akan membeli radar, tetapi kami akan mencari cara untuk mendapatkannya karena kami tidak ingin menghabiskan anggaran KKP (untuk pengadaan radar),” ujar Susi.

Dia menyebutkan beberapa titik memerlukan pemasangan radar, yakni Natuna, Morotai, Raja Ampat, Arafura, dan Sabang. Selain radar pengawasan, Susi ingin memasang radar konservasi di tempat-tempat itu.

JRC memiliki enam perusahaan perwakilan di Indonesia yang mempekerjakan 3.200 orang tenaga kerja Indonesia.

"Kami akan senang hati berdiskusi dan berkontribusi mengenai sistem radar di Indonesia. Mungkin memang bukan saat ini, tetapi nanti,” kata Ara.

Tag : illegal fishing
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top