Beleid Penetapan Kewajiban Pembangunan Infrastruktur bagi Trader Gas Dicabut

Beleid tentang penetapan kewajiban pembangunan infrastruktur bagi trader gas dicabut dengan terbitnya peraturan menteri (Permen) No.32/2017 tentang pemanfaatan dan penetapan harga gas suar bakar.
Duwi Setiya Ariyanti | 16 Mei 2017 10:21 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Beleid tentang penetapan kewajiban pembangunan infrastruktur bagi trader gas dicabut dengan terbitnya peraturan menteri (Permen) No.32/2017 tentang pemanfaatan dan penetapan harga gas suar bakar.

Adapun, dengan berlakunya Permen No.32/2017, Permen No.6/2016 tentang penetapan alokasi gas dicabut. Padahal, beleid tersebut terbit menggantikan Permen No.37/2015 yang mendapat protes dari pelaku usaha niaga gas swasta karena dianggap tidak memberikan akses yang sama untuk mendapat alokasi gas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kala itu, Sudirman Said merevisi Permen No.37/2015 menjadi Permen No.6/2016. Dalam beleid baru tersebut, pelaku usaha niaga gas swasta mendapat tenggat waktu dua tahun atau hingga 2018 untuk turut berkontribusi membangun infrastruktur gas.

Pasalnya, dalam rantai pasok gas kerap ditemukan bahwa pedagang gas hanya memperpanjang rantai pasok meskipun tak memiliki infrastruktur.

Dalam beleid itu pun, trader gas atau pedagang gas harus mendistribusikan langsung ke konsumen akhir bukan ke pemegang izin usaha niaga gas lainnya untuk memperpendek rantai pasok. Hal lain yang diatur dalam Permen No.6/2016 yakni tentang pemanfaatan gas suar bakar kemudian diatur dalam beleid baru Permen No.32/2017.

Permen No.32/2017 mengatur lebih detail tentang penawaran potensi volume gas suar bakar beserta harga jualnya. Jonan menetapkan harga tertinggi untuk penyaluran gas suar bakar kepada lembaga pemerintah sebesar US$0,35 per million British thermal unit (MMBtu). Adapun, harga bagi badan usaha pemilik izin usaha pengolahan dan niaga gas, diatur lebih lanjut melalui faktor koreksi yang mempertimbangkan kandungan gas hidrogen sulfida (H2S) dan gas karbondioksida (CO2). Dengan pembaruan tersebut, Permen No.6/2016 tak lagi berlaku. Hal itu tercantum pada pasal 17, Permen No.32/2017.

"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemanfaatan Gas Suar Bakar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," dikutip dari beleid tersebut, Selasa (16/5/2017).

Berdasarkan beleid yang ditandatangani Jonan pada 2 Mei 2017 itu, nantinya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan menawarkan kepada badan usaha yang akan memanfaatkan gas suar bakar.

Gas Suar sendiri merupakan jenis gas yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak atau gas bumi yang dibakar karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia sehingga belum termanfaatkan secara optimum.

Dari data yang tercatat, produksi rata-rata flare gas pada Januari sampai Juni 2015, ada di angka 200 juta kaki kubik per hari (million standard feet cubic per day/MMSCFD).

Tag : gas
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top