PEMBANGUNAN PELABUHAN: Jangan Gegabah Beri Kesempatan Asing

Pemerintah diminta tak gegabah dalam memberikan kesempatan kepada investor asing ataupun swasta dalam negeri untuk melakukan pembangunan pelabuhan.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 16 Mei 2017 20:40 WIB
Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya (ketiga kiri) bersama Presiden Asosiasi Pelabuhan Dunia Santiago Garcia Milla (kanan) melihat maket pelabuhan Tanjung Priok disela Konferensi Pelabuhan Dunia 2017 di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/5). - Antara/Nyoman Budhiana

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah diminta tak gegabah dalam memberikan kesempatan kepada investor asing ataupun swasta dalam negeri untuk melakukan pembangunan pelabuhan.

Siswanto Rusdi, Direktur Eksekutif Nasional Maritime Institute (Namarin) mengata dia mendukung upaya pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan menawarkan paket-paket investasi kepada pihak swasta, termasuk swasta asing.

"Swasta juga memang perlu didorong tetapi jangan yang tak bonafide. Swasta yang mau masuk ke bisnis pelabuhan harus yang bonafid," jelas Siswanto kepada Bisnis, Selasa (16/5/2017).

Dia mengatakan, saat pembangunan pelabuhan pengguna jasa perlu mempertimbangkan identitas perusahaan operator pelabuhan.

Pasalnya, pembangunan pelabuhan memiliki nilai investasi yang sangat besar, namun perlu diingat karakter operator pelabuhan tidak sama bisnis properti.

Dia juga mengingatkan bahwa bisnis pelabuhan juga tak sama dengan bisnis kawasan industri ataupun dry port.

"Mereka [operator pelabuhan] tidak sama dengan pengembang properti. Operator pelabuhan haruslah memiliki akses ke dalam pelayaran.

Dia menegaskan menjamurnya target pemerintah membangun pelabuhan akan melupakan esensi dari kehadiran pelabuhan.

Pasalnya, pembangunan pelabuhan juga harus memiliki aspek kajian geografis dan antropologis.

Lokasi pelabuhan terpilih juga harus dipastikan harus menciptakan kegiatan ekonomi.

Sebelumnya, Siswanto menyatakan ikut mendukung rencana pemerintah melibatkan pihak swasta asing dalam pembangunan dan pengelolaan Kuala Tanjung, Sumatera Utara apabila ingin mewujudkannya sebagai HUB internasional.

"Memang harus melibatkan swasta asing. Karena mereka punya dana dan koneksi. Nah, kalau mau jadi hub internasional maka koneksi ke perusahaan pelayaran internasional inilah yang penting," ujarnya.

Menurutnya, akan sia-sia jika pemerintah membangun pelabuhan berstandar jnternasional jika tidak ada kapal besar yang datang.

Pihaknya pun juga mendukung upaya ultimatum yang dilakukan oleh Kemenhub kepada Port of Rotterdam.

"Karena setahu saya Port of Rotterdam hanya konsultan di sana ya. Keahlian Port of Rotterdam itu pada manajemen pengelolaan pelabuhan. Lebih terkait efisiensi, modernisasi, dan mekanisasi. Tapi kalau untuk mendatangkan jaringan pelayaran internasional, menurut saya mereka agak lemah di situ," jelasnya.

Tag : pelabuhan
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top