Pemberian Subsidi Biodiesel Dipersoalkan

Rencana pemberian subsidi bagi 11 industri biodiesel menggunakan dana perkebunan berpotensi disalahgunakan dan menghasilkan produksi bodong jika tidak diawasi secara ketat.
MG Noviarizal Fernandez | 27 Mei 2017 20:11 WIB
Ilustrasi kelapa sawit - Reuters/Samsul Said

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemberian subsidi bagi 11 industri biodiesel menggunakan dana perkebunan berpotensi disalahgunakan dan menghasilkan produksi bodong jika tidak diawasi secara ketat.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring Fahmi Hafel mengatakan ada kesamaan antara pemberian subsidi bagi industri biodiesel dengan penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) karena sama-sama menguras kas negara yang dikumpulkan melalui proses yang panjang untuk tujuan yang tidak jelas.

“Memberikan subsidi kepada 11 industri biodiesel dari dana perkebunan yang didapat dari hasil pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang sudah berjalan hampir 2 tahun yang jumlahnya puluhan triliun tanpa dikontrol yang berpotensi adanya produksi biodiesel bodong,” ujarnya dalam rilis yang diterima Bisnis pada Sabtu (27/5/2017).

Adanya uang dana perkebunan tersebut, menurutnya, telah merugikan banyak pihak mulai dari produsen kelapa sawit dan CPO nasional, pembeli (importir) CPO dan produk turunannya di luar negeri, penyedia jasa di pelabuhan dan pemasok input perkebunan kelapa sawit, serta negara.

Dia menguraikan pungutan ekspor telah menekan harga di pasar dalam negeri sehingga menimbulkan disinsentif produksi bagi produsen CPO dan produk turunannya. Khusus untuk kasus CPO, pengusaha penghasil CPO akan menekan harga tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan petani. “Jadi secara implisit, TBS juga terkena pungutan ekspor, meskipun petani tidak mengekspor.”

Akibat lanjutannya, kata Fahmi, penurunan produksi CPO dan produk turunannya menyebabkan ekspor CPO dan produk turunannya turun. Penurunan ekspor ini mengakibatkan kebutuhan importir di luar negeri tidak terpenuhi.

Bahkan, apabila penerapan pungutan ekspor oleh Indonesia ini menimbulkan guncangan harga di pasar internasional, maka importir akan membeli CPO dan produk turunannya dengan harga lebih tinggi daripada tanpa pungutan ekspor.

“Penurunan volume ekspor ini juga berarti merugikan pelaku bisnis di pelabuhan dan negara juga kehilangan devisa,” jelasnya panjang lebar.

Karena itu, menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang untuk memberikan subsidi kepada industri biodiesel karena uang subsidi tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk para petani sawit yang selama ini secara langsung maupun tidak langsung membayar pungutan ekspor.

Tag : biodiesel
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top