Akses Data Terintegrasi Diluncurkan, Jonan Tak Ada Toleransi Keliru Input Data

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menekankan agar pimpinan unit tak melakukan kesalahan dalam menginput data pada sistem data terintegrasi yang baru saja diresmikan.
Duwi Setiya Ariyanti | 31 Mei 2017 15:50 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberikan paparan saat berkunjung ke Wisma Bisnis Indonesia, di Jakarta, Senin (3/4). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menekankan agar pimpinan unit tak melakukan kesalahan dalam menginput data pada sistem data terintegrasi yang baru saja diresmikan.

Menurutnya, akses tersebut dibangun untuk mempermudah akses informasi dan sebagai bukti tata pemerintahan yang baik. Dengan dibangunnya sistem data terintegrasi yang bisa diakses secara terbuka, Jonan mengingatkan agar pimpinan unit tak memasukkan data yang keliru atau tak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Adapun, dalam kesempatan tersebut, Jonan meluncurkan sistem ESDM One Map Indonesia. Melalui sisem tersebut, terdapat berbagai informasi seperti Potensi Geologi (mineral, batubara, panas bumi, bitumen padat dan Coal Bed Methane/CBM); Wilayah Izin Usaha Pertambangan; Wilayah Kerja Migas; Wilayah Kerja Panas Bumi; Data Hulu Migas (sumur, kilang, seismik 2D dan seismik 3D); Kawasan Hutan; dan Infrastruktur Ketenagalistrikan (pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi dan jaringan distribusi).

"Jadi tanggung jawab pimpinan unit adalah tidak boleh sampai terjadi input data keliru atau tidak real," ujarnya saat memberikan sambutan di Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Dia pun berharap agar sistem tersebut bisa mempercepat pelayanan. Utamanya, tutur Jonan, di sektor minyak dan gas bumi juga mineral dan batu bara. Pasalnya, sejak dilantik pada Oktober 2016, dia masih kerap mendengar keluhan tentang lambannya pelayanan.

Jonan menilai pelayanan yang lamban berasal dari penerapan sistem kerja yang kurang efektif. Sebagai contoh, dia menyebut di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Sebagai satuan kerja khusus, menurut Jonan, SKK Migas harus bisa menjadi mitra yang baik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan cara memberikan pelayanan secara cepat. Apabila dengan sistem ini masih belum bisa mendorong perbaikan pelayanan,

Jonan menegaskan tak akan ragu melakukan reorganisasi. Seperti diketahui, belum lama ini Jonan melantik pejabat baru di tubuh SKK Migas dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Pimpinannya sudah diganti semua supaya cepat. Kalau masih lambat, nanti termasuk pak Amien [diganti]," katanya.

Tag : esdm
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top