Pekerja Gardu Minta Gerbang Tol Hibrid Dipertahankan

Aspek Indonesia meminta pemerintah mempertahankan gerbang tol hibrid yang dapat melayani transaksi tunai dan nontunai untuk menghindari PHK massal ribuan pekerja gardu tol.
Deandra Syarizka | 14 September 2017 18:53 WIB
Pengendara melakukan transaksi pembayaran tol nontunai di gerbang tol Pejompongan, Jakarta, Selasa (12/9/2017). - Antara/Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia meminta pemerintah mempertahankan gerbang tol hibrid yang dapat melayani transaksi tunai dan nontunai untuk menghindari PHK massal ribuan pekerja gardu tol.

Hal tersebut diperlukan seiring dengan rencana pemerintah melakukan elektronifikasi jalan tol 100% pada Oktober mendatang, yang sekaligus menjadi bagian dari Gerakan Nasional Non-Tunai (GNTT).

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat, menilai bahwa GNNT ini berpotensi menimbulkan jutaan pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Diperkirakan ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan oleh manusia akan berganti dengan mesin. Sehingga puluhan ribu pekerja diperkirakan ter-PHK dan akan kehilangan pekerjaannya,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (14/08).

Untuk itu pihaknya meminta pemerintah untuk segera menghentikan pembangunan 100% gardu tol otomatis (GTO), dan tetap memberi pilihan kepada pengguna jalan tol untuk memilih pembayaran secara tunai atau non tunai.

Selain itu, juga membuat kurikulum dan memberikan pendidikan bagi pekerja dan calon pekerja yang berbasis pada teknologi tanpa kecuali, yang biayanya ditanggung oleh negara.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani menjamin pihaknya tidak akan melakukan PHK terhadap karyawan di gardu tol.

Menurutnya, karyawan gardu tol tersebut bisa saja dipekerjakan pada bagian perusahaan yang lain. Terlebih saat ini perseroan juga tengah membangun tol baru di seluruh Indonesia.

“Tenaga kerja kalau bagi kami tidak terdampak, karena tahun ini jalan tol beroperasi 600 kilometer, 2 tahun lagi menjadi 1.200 kilometer. Jadi bisa didistribusikan,” ujarnya.

Pemerintah pun tampaknya tetap berkukuh untuk meniadakan transaksi tunai di seluruh gerbang tol per 31 Agustus 2017. Sejumlah program mulai dari pemberian diskon bagi pengguna uang elektronik, integrasi jalan tol, dan sosialisasi pun terus berjalan.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan elektronifikasi jalan tol dinilai menjadi satu solusi untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di gerbang tol. Pasalnya, lama transaksi tunai di gardu reguler berlangsung sekitar 9 detik, dibandingkan dengan transaksi elektronik di GTO yang berkisar 4 detik.

Dia pun menilai langkah tersebut merupakan upaya pemerintah mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam hal pengelolaan jalan tol. “Kami sudah koordinasikan dengan badan usaha agar bagaimana caranya tidak ada PHK.”

Seperti diketahui, ada empat tahapan program transaksi nontunai di jalan tol. Tahap awal, elektronifikasi jalan tol yang ditargetkan berjalan pada Oktober tahun ini.

Setelahnya, program dilanjutkan dengan menerapkan integrasi  jalan tol  dan pembentukan konsorsium Electronic Toll Colection (ETC) pada Desember tahun ini.

Adapun pada tahun depan diharapkan elektronifikasi dapat meningkat menjadi multi lane freeflow di pengguna jalan tak perlu lagi menempel kartu elektronik di gerbang tol.

Tag : jalan tol
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top