566 Paket Perdana Konverter Kit Dibagikan kepada Nelayan di Tuban

Pemerintah membagikan 566 paket perdana konverter kit kepada nelayan di Tuban, Jawa Timur.
Duwi Setiya Ariyanti | 20 September 2017 18:53 WIB
Nelayan memeriksa keramba jaring apung miliknya di Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Selong, Lombok Timur, NTB, Senin (7/8). - ANTARA/Ahmad Subaidi

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah membagikan 566 paket perdana konverter kit kepada nelayan di Tuban, Jawa Timur.

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Rabu (20/9/2017), 566 paket perdana konverter kit dibagikan kepada nelayan di Desa Suko, Desa Wisang, Desa Jenu dan Desa Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebelumnya, paket perdana konverter kit juga dibagikan di Tuban pada 2016 sebanyak 330 paket.

Konverter kit dibagikan untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi bahan bakar kapal nelayan menjadi gas tabung (liquefied petroleum gas/LPG).

Total keseluruhan tahun 2017, dibagikan 16.981 paket dengan anggaran Rp120,92 miliar untuk 26 kabupaten/kota seperti Kabupaten Demak, Pasaman Barat, Banyuwangi, Jembrana, Tuban, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Makassar.

Selain itu, Gorontalo, Karangasem, Pasuruan, Cilacap, Sukabumi, Probolinggo, Mamuju, Labuhan Batu, Agam dan Pemalang. Terakhir, Pekalongan, Lamongan, Malang, Maros, Jeneponto, Sopeng dan Kota Padang, Makassar dan Surabaya.

Tahun lalu, Pemerintah telah mendistribusikan 5.473 unit paket perdana konverter kit di 10 Kota/Kabupaten pada 5 provinsi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial mengatakan, pembagian konverter kit bisa lebih banyak lagi bila pemerintah dibantu badan usaha. Pasalnya, kemampuan anggaran negara untuk menyediakan paket konverter kit bagi nelayan sangat terbatas. Oleh karena itu, pihaknya menetapkan prioritas daerah mana yang menjadi sasaran lebih dulu.

Di sisi lain, bila nelayan menggunakan LPG 3 kg bisa menghemat biaya hingga 50% dibanding ketika masih menggunakan BBM.

"Proses penentuan lokasi pembagian konkit merupakan kerja sama yaitu Kabupaten, Kementerian ESDM dan DPR RI. Kalau dilihat dari jumlah nelayan yang terbatas, kita bagi (konkit) berdasarkan skala prioritas," ujarnya.

Tag : nelayan
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top