IKLIM INVESTASI: Kemenhub Bakal Revisi Sejumlah Peraturan Menteri

Kementerian Perhubungan bakal merevisi sejumlah aturan yang dinilai menjadi penghalang bagi investor guna membentuk iklim penanaman modal yang kondusif. Relaksasi ini diharapkan bisa mendulang investasi hingga Rp40 triliun dari 12 proyek yang ditawarkan ke investor.\n
Rivki Maulana | 25 September 2017 17:33 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan materi saat acara diskusi terbatas di Jakarta, Selasa (22/8). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan bakal merevisi sejumlah aturan yang dinilai menjadi penghalang bagi investor guna membentuk iklim penanaman modal yang kondusif. Relaksasi ini diharapkan bisa mendulang investasi hingga Rp40 triliun dari 12 proyek yang ditawarkan ke investor.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan pemerintah kini memang tengah gencar menjaring investasi asing di berbagai sektor, termasuk infrastruktur perhubungan. Terlebih, fundamental ekonomi Indonesia dinilai sangat menjanjikan bagi investor asing. Pun demikian dengan peringkat laik investasi (investment grade) dari tiga lembaga pemeringkat harus dimanfaatkan untuk mengundang investor.

Budi Karya menekankan, masalah regulasi yang saat ini acapkali menjadi kendala bisa diatasi dengan merevisi sejumlah aturan. "Peraturan Menteri itu kan bukan Al Quran atau Injil. Ini masih bisa diubah selama masih relevan dan governance," jelasnya di Jakarta, Senin (25/9/2017).

Dia menerangkan, Kemenhub bakal menawarkan 12 proyek infrastruktur perhubungan ke sejumlah investor dalam ajang Asia Europe Meeting/ASEM Transport Ministers Meeting di Bali yang dimulai hari ini (26/9) hingga 28 September 2017 mendatang. Pertemuan itu bakal dihadiri oleh delegasi dari 39 negara dan menteri transportasi dari 18 negara.

Budi Karya mengatakan, 12 proyek yang ditawarkan mencakup pelabuhan, kereta api, dan bandara. Profil setiap proyek dikemas secara rinci dalam sebuah buku publikasi. Kemenhub juga sudah menunjuk empat perusahaan keuangan yang bakal menjadi penasihat keuangan untuk masing-masing proyek.

Beberapa proyek menurut Budi juga sudah mendapat peminat. Dia menggambarkan, Pelabuhan Tanjung sudah dilirik China dan Belanda. Investor dari Uni Emirat Arab juga disebut kepincut membenamkan modal di proyek Makassar New Port. Dia mengungkapkan, Dubai Port World bahkan tengah dalam tahap finalisasi untuk berinvestasi di Kuala Tanjung.

Sementara itu, Proyek Pelabuhan Kalibaru atau New Priok sudah diminati sejumlah investor dari Eropa, China, dan Jepang. Budi Karya menyebut, investor Korea Selatan juga kepincut untuk menggarap proyek kerata api Makassar - Pare Pare.

Di sisi lain, kendati terbuka terhadap investasi asing, Budi Karya menekankan pihaknya bakal tetap menerapkan asas cabotage secara konsisten. "Keharusan kita menerapkan cabotage tidak perlu membuat investor takut atau lari," tukasnya.

Sebelumnya, Indonesian National Shipowners Association (INSA) khawatir niat pemerintah menggenjot investasi asing dengan merevisi daftar negatif investasi (DNI) bakal mengancam kedaulatan asas cabotage. Investasi asing terlalu dominan dikhawatirkan bisa menggerus peran pelaku usaha dalaam negeri.

Untuk diketahui, cabotage merupakan entry barrier atau hambatan masuk yang umum diterapkan beberapa negara di sektor maritim. Asas cabotage mengharuskan angkutan laut domestik wajib diselenggarakan oleh perusahaan, armada, dan awak kapal dalam negeri.

Tag : investasi
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top