Pengembang Energi Terbarukan Fokus Kejar Target 2025

Pelaku usaha energi baru terbarukan menjalin kekompakan untuk mencapai target kapasitas listrik terpasang 45 gigawatt (GW) pada 2025 dengan menggenjot capaian energi hijau sesuai dengan porsinya 23%.
Gemal AN Panggabean | 27 September 2017 10:06 WIB
Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Ulubelu - esdm.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha energi baru terbarukan menjalin kekompakan untuk mencapai target kapasitas listrik terpasang 45 gigawatt (GW) pada 2025 dengan menggenjot capaian energi hijau sesuai dengan porsinya 23%.

Saat ini, kapasitas listrik terpasang dari pembangkit listrik hanya 7.000 megawatt (MW) tau 7 GW. Dalam 8 tahun, ada 38 gw yang belum tercapai.

Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Suryadharma mengatakan, semua stakeholders, termasuk pelaku usaha, harus mencapai tujuan yang sama yaitu target 45 gw tersebut. Dia meminta kelompok pelaku usaha lain tidak mengedepankan kepentingan yang bersifat personal.

"Untuk mencapai 7 GW itu tidak mudah. Pelaku usaha dan selirih stakeholders harus menyamakan tujuan," katanya dalam acara FGD Pertambangan dan Energi Expo 2017 di Jakarta, Selasa (26/8).

Suryadharma mengatakan, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan investasi di bidang energi baru terbarukan. Namun, dia menyampaikan beberapa aspirasi pengembang bahwa ada beberapa hal yang dibenahi pemerintah.

Pertama, perlu ada satu regulasi yang memberikan kepastian, seperti penerbitan Undang-undang Energi Baru Terbarukan. Regulasi ini dinilai lebih kuat daripada regulasi setingkat Peraturan Menteri dan lainnya. Sehingga dapat menjadi acuan agar pemerintah tidak merubah kebijakannya.

Kedua, lanjut Suryadharma, pelaku usaha memerlukan kepastian melalui aspek legal. Menurut investor, Indonesia masih belum memiliki kepastian aspek bisnis.

Ketiga, aspek tekonologi. Saat ini, komponen energi ramah lingkungan tersebut masih didominasi oleh barang-barang impor. Pemerintah juga perlu membuat roadmap teknologi yang lebih mengedepankan produk dalam negeri dengan teknologi yang mumpuni.

"Selanjutnya, sumber daya manusia. Pemerintah perlu membuat sertifikasi profesi di bidang energi."

Keempat, pengembang mengharapkan pemerintah menerapkan satu pintu dalam proses perizinan. Ini diharapkan dapat mempercepat proses investasi melalui birokrasi yang tidak panjang.

Tag : energi baru terbarukan
Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top