Pemerintah Akan Lelang Blok Attaka

Pemerintah tak hanya melelang Blok East Kalimantan tapi juga Blok Attaka karena kedua wilayah kerja tersebut merupakan unitisasi yang produksinya digabung.\n\n
Duwi Setiya Ariyanti | 27 September 2017 23:58 WIB
Blok migas - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tak hanya melelang Blok East Kalimantan tapi juga Blok Attaka karena kedua wilayah kerja tersebut merupakan unitisasi yang produksinya digabung.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tunggal mengatakan dengan skema pengelolaan unitisasi, pemerintah harus melelang keduanya karena pemrosesan hasil produksinya disatukan.

Oleh karena itu, dia menyebut, bila PT Pertamina (Persero) akan mengembalikan Blok East Kalimantan, tak mungkin dikembalikan tanpa Blok Attaka.

"East Kal dan Attaka itu unitisasi, produksinya enggak dipisah," ujarnya dalam acara Pertambangan dan Energi di Hotel JW Marriott, Rabu (27/9/2017).

Adapun, Blok East Kalimantan dan Attaka sebelumnya telah ditugaskan agar dikelola Pertamina dengan menggunakan kontrak gross split pada kontrak barunya.

Pada 2016, Chevron Indonesia Company sebagai operator Blok East Kalimantan telah menyatakan tak akan memperpanjang kontrak. Sementara, pada Blok Attaka, Chevron dan Inpex yang menguasai 50% saham partisipasi pun tak ingin mengelola blok itu setelah kontrak berakhir.

Di sisi lain, Pertamina kerap kali menyebut bahwa pengelolaan Blok East Kalimantan terbebani biaya kewajiban pascatambang atau abandonment and site restoration (ASR).

Untuk lelang kedua wilayah kerja tersebut, ujar Tunggal, bersifat khusus. Setelah Pertamina menyatakan secara resmi sikapnya terhadap kedua wilayah kerja itu dan Menteri ESDM Ignasius Jonan juga telah menerima pernyataan resmi dari Pertamina, lelang bisa dilakukan.

"Lelang khusus, lelang khusus itu enggak perlu nunggu tahun depan. Kalau memang itu dikembalikan, siap kan datanya, umumkan, proses."

Untuk wilayah kerja lain yang ditugaskan kepada Pertamina, dia menuturkan saat ini masih dalam tahap review karena butuh waktu untuk menyesuaikan usulan dengan aturan gross split yang baru melalui Peraturan Menteri No.52/2017.

"Sekarang udah ada 52 perlu hitung lagi apakah perlu insentif," katanya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial mengatakan untuk Blok Attaka juga terkendala masalah yang sama dengan East Kalimantan yakni ASR sehingga membutuhkan perpanjangan evaluasi.

"Pertamina melakukan perpanjangan evaluasi dua itu. Pemerintah masih menunggu jawaban," katanya.

Untuk blok lainnya, Ego menyebut masalah transisi seperti tenaga kerja, upaya mempertahankan produksi juga menjaga penerimaan negara menjadi perhatian utama. Saat ini, pemerintah telah menerima sebagian hasil kajian blok terminasi dari Pertamina.

Seperti diketahui, pada Januari 2017, pemerintah menugaskan Pertamina untuk mengelola delapan wilayah kerja yang akan habis masa kontraknya. Melalui penugasan itu, pemerintah menugaskan agar delapan blok habis kontrak dikelola Pertamina dengan menggunakan kontrak bagi hasil kotor atau gross split pada kontrak barunya.

Delapan wilayah kerja tersebut yakni Blok Tuban, Jawa Timur (JOB Pertamina-PetroChina East Java); Blok Ogan Komering, Sumatera Selatan (JOB Pertamina-Talisman); Blok Sanga-Sanga, Kalimantan Timur (VICO); Blok Southeast Sumatera (SES), Lampung (CNOOC SES Limited); Blok Tengah, Kalimantan Timur (Total E&P Indonesie); Blok Attaka, Kalimantan Timur (Chevron), Blok East Kalimantan (Chevron) dan Blok North Sumatera Offshore, Aceh (Pertamina).

"Enam ini kita sedang lihat nih apakah usulan dia itu kekhawatiran pemerintah jangan sampai terjadi, kepentingan negara, tenaga kerja, segala macam," katanya.

Tag : blok migas
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top