Masa Kontrak Migas Terbuang untuk Urus Birokrasi dan Tuntutan Warga

Pelaku usaha menilai masa kontrak kerja sama minyak dan gas bumi terbuang untuk mengurus birokrasi hingga tuntutan warga.\n\n
Duwi Setiya Ariyanti | 28 September 2017 00:21 WIB
Aktivitas di Sumur Parang-1 Pertamina Hulu Energi (PHE) Nunukan Company - Antara/Pertamina

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha menilai masa kontrak kerja sama minyak dan gas bumi terbuang untuk mengurus birokrasi hingga tuntutan warga.

Senior Vice President Policy, Government&Public Affairs Chevron Indonesia, Yanto Sianipar mengatakan untuk memastikan investasi berkelanjutan, pemerintah perlu berbenah. Perusahaan, katanya, berinvestasi untuk mendapat teknologi terbaik sehingga mempercepat kerja di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah berupa panjangnya birokrasi dan kerja antar kementerian, badan juga lembaga yang kurang harmonis. Masalah dari sisi pemerintah itu, katanya, membuat masa kontrak kerja sama terbuang untuk hal yang sebenarnya bisa lebih disederhanakan.

Adapun, mengacu pada Peraturan Pemerintah No.35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, kontrak kerja sama berlaku selama 30 tahun dengan perpanjangan maksimum dua kali 10 tahun. Dalam pelaksanaannya, proses untuk memproduksikan minyak dan gas bumi sejak cadangan ditemukan di beberapa daerah begitu panjang.

Dari data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) seperti di Jawa Timur untuk wilayah lepas pantai membutuhkan waktu di atas 15 tahun. Riau membutuhkan 15 tahun, di lepas pantai Kalimantan Timur 10 tahun, sedangkan di daratan Maluku dan Kalimantan butuh sekitar 7 tahun. Alasannya, masing-masing daerah memiliki administrasi yang berbeda sehingga membuat proses semakin panjang.

"Birokrasi dan kerja sama antar kementerian ataupun sifat sifat non teknis yang sangat mengganggu itu sangat tidak mendukung investasi berkelanjutan. Jadi mungkin kita perlu juga meng-address atau melihat sisi dari yang non teknis ini. Berapa banyak waktu kita habis," ujarnya dalam sesi diskusi Pertambangan&Energi Expo 2017 di Hotel JW Marriott, Selasa (27/9/2017).

Selain itu, masa kontrak pun terkuras untuk menyelesaikan masalah audit yang terkadang memposisikan pelaku usaha pada temuan yang dianggapnya tak berdasar. Terakhir, proses panjang juga harus dilalui untuk menyelesaikan kasus hukum, masalah lelang, hingga tuntutan warga di daerah operasi.

"Bagaimana kita harus menghadapi kasus hukum, kasus lelang, kasus tuntutan rakyat, kasus demokrasi yang semuanya membuat waktu kita habis untuk hal yang tidak berkaitan langsung dengan produksi," katanya.

Dalam materi Bimasena Energy Dialogue pada Juni 2017, tidak menariknya investasi di Indonesia disebabkan masalah ketidakpastian hukum, koordinasi lintas sektor yang masih lemah begitu pula antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan juga tidak menariknya ketentuan fiskal yang ditawarkan.

Adapun, pertemuan dihadiri jajaran dari Bimasena, perkumpulan pelaku usaha sektor tambang dan energi seperti Subroto sebagai Ketua, Wakil Ketua Michael Sumarijanto dan Anggota Ari Soemarno. Selain itu, pertemuan dihadiri anggota IPA, perwakilan dari Kamar Dagang Industri (Kadin) dan pengamat sektor energi.

Dari pertemuan itu, diusulkan agar pemerintah menjamin penerapan ketentuan fiskal yang lebih menarik dan mendukung penambahan produksi serta peningkatan kegiatan eksplorasi. Selain itu, perlunya dukungan data yang telah terbukti secara internasional dalam membuat kebijakan, meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menekan pertentangan regulasi dan melibatkan pihak terkait dalam proses pembuatan kebijakan.

Dalam materi usulan lainnya, usaha hulu migas pun mengeluhkan dua hal utama yang menjadi kendala. Pertama, perubahan regulasi di tengah jalan tanpa proses konsultasi dengan pelaku usaha sehingga menyinggung isu tentang menghormati kontrak (sanctity of contract). Kedua, penerapan kontrak gross split yang menjadi perubahan kebijakan yang drastis.

Dengan demikian, ketika negara lain seperti Vietnam, Malaysia, Singapura dan Papua Nugini tetap menarik dari segi daya tarik investasinya, hal itu tak terjadi bagi Indonesia. Pelaku usaha menyarankan agar pemerintah menetapkan acuan dari negara tetangga dan melibatkan pelaku usaha dalam proses penetapan kebijakan baru.

Tag : migas
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top