Jonan Yakin Masalah Divestasi Freeport Selesai Oktober 2017

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan optimistis permasalahan divestasi dengan PT Freeport Indonesia selesai pada Oktober 2017.
Newswire | 28 September 2017 17:35 WIB
Lokasi penambangan PT Freeport di Papua - Antara/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan optimistis permasalahan divestasi dengan PT Freeport Indonesia selesai pada Oktober 2017.

"Ini selesai Oktober? Jawaban saya selesai," kata Jonan ketika ditemui di Kementerian ESDM di Jakarta pada Kamis (28/9/2017).

Dia menjelaskan sebagai koordinator negosiasi dengan Freeport antara Indonesia, dia mengharapkan permasalah negosiasi Freeport tidak akan sampai akhir tahun, termasuk formulasi perpajakan yang akan disepakati.

Jonan menjelaskan bahwa terkait dengan kesepahaman dengan Freeport, dia meyakinkan hal tersebut sudah selesai. Namun, terkait dengan permasalahan teknis seperti skema perpajakan, diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Keuangan.

Sedangkan teknis divestasi akan dibahas teknisnya oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada perundingan terakhir bulan lalu, pemerintah dan PT Freeport Indonesia membahas kesepakatan tahap akhir terkait perpanjangan kontrak penambangan di Indonesia.

"Ini perundingannya sejak awal tahun ini dan mulai intensif 3 bulan lalu. Dengan berbagai upaya semaksimal yang bisa kami lakukan, dan dengan kerja sama yang baik. Jadi semua instansi pemerintah, dicapai beberapa hal, walaupun ini tidak mudah," kata Jonan.

Dari hasil perundingan disepakati sebagai berikut, pertama divestasi yang akan dilakukan Freeport menjadi 51 persen. Pada saat ini masih dirundingkan secara detail dan akan dilampirkan di IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Terkait yang tidak bisa diubah sampai konsensi dan kontrak selesai akan ada pembicaraan lanjutan.

Kedua, Freeport sepakat untuk membangun smelter sampai dalam jangka waktu lima tahun, sejak IUPK-nya diterbitkan. Secara detailnya akan dilampirkan pada keterangan selanjutnya.

Ketiga, Freeport telah sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara. "Jadi besarannya lebih baik dibandingkan penerimaan negara di bawah perjanjian kontrak karya sebelumnya," kata Jonan.

Dari pihak pemerintah hadir Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sedangkan dari pihak PT Freeport dihadiri President dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia.

Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati poin tersebut, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041.

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan dokumentasi dari struktur yang disepakati, dan PT Freeport Indonesia akan mendapatkan persetujuan korporasi yang diperlukan.

Sumber : Antara

Tag : Freeport
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top