Ini Jawaban PGN Soal Putusan Praktik Monopoli Gas di Medan

PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. angkat suara perihal keputusan majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan dalam persidangan dugaan monopoli harga jual gas bumi.
Duwi Setiya Ariyanti | 14 November 2017 16:49 WIB
Petugas PT Perusahaan Gas Negara Tbk memeriksa Regulator System di Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/9). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. angkat suara perihal keputusan majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan dalam persidangan dugaan monopoli harga jual gas bumi.

Kuasa Hukum PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Yahdy Salampessy mengatakan putusan majelis hakim belum didukung pendapat saksi ahli yang menyeluruh. Dengan demikian, dia menganggap putusan yang dijatuhkan belum mencerminkan fakta di lapangan.

"Pendapat para saksi ahli yang ditampilkan tidak menyeluruh dan hanya sebagian. Jadi banyak pertimbangan putusan majelis yang keliru," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (14/11/2017).

Selain itu, dia menilai terdapat skema bisnis hilir gas PGN yang belum dipahami. Oleh karena itu, atas putusan yang ditetapkan hari ini, kuasa hukum PGN akan mempelajari putusan majelis hakim KPPU baru bisa menentukan langkah hukum berikutnya.

"Dengan keputusan KPPU tersebut, tim kuasa hukum PGN sendiri akan mempelajari lebih dulu salinan keputusan untuk kemudian menentukan langkah hukum selanjutnya."

Dalam keterangan resmi, disebutkan polemik harga gas di Sumatera Utara diakibatkan pelaku usaha gas di tingkat hilir yang turut terlibat dalam rantai pasok. Namun, pelaku usaha itu tak memiliki fasilitas dan hanya memperpanjang rantai distribusi serta mengutip margin dari volume gas yang dihantarkan.

Dia merasa, perseroan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) dirugikan dengan adanya putusan ini.

"Sayangnya keputusan majelis tak menyentuh pokok permasalahan yang terjadi di lapangan dan kami yang disalahkan. Padahal jelas-jelas praktik semacam itu [Calo Gas] dapat dilihat langsung," katanya.

Seperti diketahui, majelis hakim KPPU di Medan, Sumatera Utara, menetapkan PGN melakukan praktik monopoli dengan melanggar pasal 17 dalam Undang Undang Praktik Monopoli No.5/1999. Atas putusan itu, PGN harus menanggung denda senilai Rp9,92 miliar.

Putusan majelis hakim diputuskan karena PGN dianggap menaikkan harga jual secara sepihak dan merugikan konsumen. Kendati demikian, tidak disebutkan berapa perubahan harga yang terjadi.

 

Tag : gas, pgn
Editor : Pamuji Tri Nastiti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top