LRT Fase II, Jakpro Pertimbangkan Opsi Pembiayaan

PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana pembangunan light rapid transit (LRT) fase II trase Rawamangun (Velodrome) - Dukuh Atas sedang mempertimbangkan sejumlah opsi pembiayaan.
Nirmala Aninda | 07 Desember 2017 19:37 WIB
Foto aerial proyek pembangunan light rail transit (LRT) di Jakarta, Minggu (19/11/2017). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana pembangunan light rapid transit (LRT) fase II trase Rawamangun (Velodrome) - Dukuh Atas sedang mempertimbangkan sejumlah opsi pembiayaan.

Wakil Gubernur Sandiaga Uno memutuskan untuk memperpanjang trase hingga Tanah Abang yang berdampak pada penambahan biaya pembangunan.

Pasalnya, pada 2018 Jakpro tidak mendapatkan anggaran penanaman modal daerah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Satya Heragandhi, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, mengatakan saat ini ada dua opsi yang menjadi prioritas Jakpro.

“Jakpro mendapatkan perintah untuk mencari pembiayaan alternative. Kita sudah presentasikan opsi pembiayaan diantaranya KPBU dan pinjaman,” ujarnya di Balai Kota Jakarta pada Kamis (7/12/2017).

Menurut Satya, skema kemitraan pemerintah dengan badan usaha (KPBU) masih harus menetapkan penanggung jawab penyelenggara komitmen yang akan melakukan kerja sama.

Satya menyampaikan bahwa Sandiaga mengarahkan agar Jakpro berperan sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) untuk mempermudah administrasi.

Sebelumnya Jakpro telah menandatangani nota kesepahaman dengan Korea Rail Network Authority (KRNA), BUMN Korea Selatan, terkait dengan komitmen pendanaan LRT Fase II.

Dalam komitmen tersebut, KRNA bersedia menyediakan dana hingga US$500 juta atau sekitar Rp6,5 triliun dengan syarat dan ketentuan tertentu.

“Kalau dipakai sebagai equity (penyertaan modal) itu bisa sampai dengan 25% dari total pembiayaan. Kalau pinjaman itu 75% dari total,” tuturnya.

Lebih lanjut Satya menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari kelanjutan dari nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang sudah ditandatangani bersama dengan KRNA pada 2016.

KRNA juga akan membantu feasibility study untuk penyempurnaan trase LRT fase II, selain dari bantuan pendanaan pembangunan.

“Penyempurnaan seluruh koridor dengan panjang sekitar 116 km sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur No. 1859 tahun 2015 dan dengan adanya pendanaan ini akan membantu meringankan beban APBD,” ungkapnya.

Perpanjangan trase LRT Fase II akan merubah perencanaan pembangunan yang sebelumnya jalur sepanjang 9 km bertambah menjadi 12,8 km.

Sigit Wijatmoko, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengatakan perpanjangan trase tersebut selain arahan dari Wakil Gubernur, juga merupakan pemenuhan kebutuhan dan permintaan.

Saat ini Stasiun Tanah Abang melayani 300.000 penumpang setiap harinya melalui moda transportasi kereta commuter line.

“Kalau layanan diperpanjang dan diperluas, harus ada penambahan. Kita juga mau mengoptimalkan fasilitas yang ada milik PD Pasar Jaya maupun Sarana Jaya,” ujarnya.

Penambahan panjang trase juga dipertimbangkan setelah pertemuan antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dukuh Atas saat ini berperan sebagai pusat integrasi sejumlah moda transportasi massa seperti kereta commuter line, Transjakarta, dan ke depannya juga melayani kereta bandara dan mass rapid transit (MRT) fase I.

“Untuk menghindari bentrok di jalur yang sama, itu akan menjadi wasting yang besar. Kita akan cari alternative trase supaya lebih optimal,” tutur Sigit.

Tag : LRT
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top