Pemerintah Bentuk Tim Ahli untuk Eksplorasi 5 Lokasi Panas Bumi

Pemerintah tengah membentuk tim ahli untuk kegiatan eksplorasi panas bumi di 5 wilayah kerja (WKP) untuk melihat potensi dan menimalisir risiko agar bisa dikembangkan menjadi energi listrik.
Gemal AN Panggabean | 13 Desember 2017 17:19 WIB
Pekerja beraktivitas di area instalasi sumur Geothermal atau panas bumi milik PT Geo Dipa Energi kawasan dataran tinggi Dieng Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (10/10). - ANTARA/Anis Efizudin

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang membentuk tim ahli untuk kegiatan eksplorasi panas bumi di lima wilayah kerja untuk melihat potensi dan menimalisir risiko agar bisa dikembangkan menjadi energi listrik.

Wilayah panas bumi itu terdiri atas Waisano di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan potensi 60 megawatt (MW), Oka Ile Ange di Flores Timur dengan potensi 20 MW, Jailolo di Maluku Utara dengan potensi 60 MW, Gunung Talang Bukit Kili di Sumatra Barat 20 MW, dan Bonjol di Sumatra Barat 60 MW. 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa tim ahli menjadi penentu untuk kegiatan pengeboran dan mengetahui potensi lainnya.

“Tim ahli itu bertujuan untuk menimilisir risiko. Ini adalah salah satu tugas yang penting karena pengeboran bisa memakan anggaran yang besar, sebesar US$7 juta,” kata Rida kepada Bisnis, Rabu (13/12).    

Rida mengatakan, personil tim ahli diambil dari beberapa instansi, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,  Kementerian Keuangan dan lainnya. Pemerintah menargetkan tim tersebut terbentuk pada Desember ini. “Kita harus cepat membentuk tim agar mereka bisa bekerja pada tahun depan.”

Setelah proses kajian tim ahli selesai, pemerintah akan melakukan pengeboran. Proses eksplorasi nanti akan menggunakan dana hibah Geothermal Fund dari Bank Dunia. Setiap wilayah kerja panas bumi akan mendapatkan dana US$100 juta.

Selanjutnya, pemerintah akan melelang kepada perusahaan untuk mencari pengembang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di wilayah kerja tersebut. Menurut Rida, pemerintah bisa saja melakukan penunjukan langsung kepada BUMN, seperti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina Geothermal Energy, anak usaha PT Pertamina (Persero).  

“Dana hibah itu dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur. Pengembang atau pun BUMN yang ditugaskan nantinya akan mengganti dana Geothermal Fund ke PT SMI [Sarana Multi Infrastruktur] agar dana tersebut bisa digunakan untuk eksplorasi WKP [wilayah kerja panas bumi] lain,” kata Rida.  

Menurut Rida, pihaknya memfokuskan pengembangan tiga WKP yang berada di Indonesia bagian timur, seperti Waisano, Oka Iliange dan Jailolo. WKP ini diprioritaskan karena Indonesia bagian timur masih memerlukan listrik.            

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik dari energi ramah lingkungan mencapai 21.600 MW.  PLTP ditargetkan mencapai 6.300 MW.

Tag : panas bumi
Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top