PROYEK KERETA JKT - SBY: Pemerintah Libatkan Investasi Swasta dan TOD

Pemerintah mempertimbangkan opsi melibatkan investasi dengan swasta (Public Private Partnership) dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) guna menekan beban pinjaman pembangunan kereta Jakarta-Surabaya.
Irene Agustine | 13 Desember 2017 19:11 WIB
Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mempertimbangkan opsi melibatkan investasi dengan swasta (Public Private Partnership) dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) guna menekan beban pinjaman pembangunan kereta Jakarta - Surabaya.

PPP bentuk perjanjian jangka panjang (biasanya lebih dari 20 tahun) antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan kerjasama ini risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah/dibagi kepada pemerintah dan swasta.

TOD merupakan salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan massal seperti Busway/BRT, Kereta api kota (MRT), Kereta api ringan (LRT), serta dilengkapi jaringan pejalan kaki/sepeda.

Pemerintah memutuskan membentuk pembangunan kereta berkecepatan sedang Jakarta-Surabaya dengan penambahan single track dan menggunakan narrow gauge. Perkiraan investasi awal mencapai Rp51,5 triliun, untuk pembangunan jalur Jakarta-Semarang terlebih dahulu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pihaknya masih menggodok komposisi pendanaan pembangunan proyek tersebut seiring menunggu feasibility study yang akan rampung pada April 2018.

Dalam rapat terakhir bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, dia mengatakan opsi skema investasi PPP dan pengembangan TOD diusulkan dalam upaya mengurangi beban pinjaman proyek yang rencananya akan memulai groundbreaking pada awal 2019.

“(Sampai 2019) masih harus nego financingnya, apakah PPP atau TOD untuk mengurangi beban pinjaman,” kata Bambang, di Kantor Wakil Presiden, Rabu (13/12/2017).

Adapun, Bambang mengatakan pinjaman yang akan diberikan oleh Jepang nantinya akan memiliki bunga terjangkau dengan tenor pengembalian mencapai 40 tahun.

“Jadi kita masih lihat angka finalnya dan standar pinjamannya. Ini memungkinkan consesional loan, berbunga murah dengan tenor pengamblian sampai 40 tahun,” jelasnya.

Sebagai informasi, bentuk pembangunan kereta Jakarta-Surabaya tersebut diputuskan dalam rapat internal yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimuljono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro bersama perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) di Kantor Wakil Presiden, Rabu (13/12/2017).

Tag : Kereta Cepat
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top