Pemerintah Perlu Perluas NTM

Perluasan non-tariff measures (NTM) perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas yang akan datang untuk melindungi industri dalam negeri.
Annisa Sulistyo Rini | 20 Desember 2017 18:11 WIB
Kapal pemandu melintas di dekat terminal bongkar muat kontainer, di Pelabuhan Tanjung priok, Jakarta. - JIBI/Endang Muchtar

Bisnis.com, JAKARTA—Perluasan non-tariff measures (NTM) perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas yang akan datang untuk melindungi industri dalam negeri.

Dody Widodo, Direktur Ketahanan Industri Kementerian Perindustrian, mengatakan NTM merupakan kebutuhan untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor. Indonesia termasuk lambat dalam menerapkan NTM karena saat ini, berdasarkan data WTO per Juni 2017, jumlah NTM yang dimiliki Indonesia baru sebanyak 272 NTM, sebagian besar merupakan jenis technical barriers to trade (TBT) dan sanitary & phytosanitary (SPS).

Jumlah tersebut masih kalah apabila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dengan 312 NTM, Filipina dengan 674 NTM, dan Thailand yang memiliki 1.031 NTM. Secara keseluruhan, NTM yang ada di dunia tercatat sebanyak 45.151.

“Indonesia masih kalah dibandingkan negara Asean lain yang dalam 6 bulan bisa lompat jauh. NTM ini bukan sebuah hal yang menakutkan bagi pelaku industri, tetapi untuk melindungi,” katanya seusai FGD Dinamika dan Efektivitas Penerapan Regulasi Non Tarif Produk Industri Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Menurutnya, agar NTM lebih efektif dalam melindungi produk dalam negeri, perlu dipikirkan bagaimana caranya membuat regulasi yang cerdas. Pasalnya, para produsen yang memasarkan produknya ke Indonesia akan melakukan berbagai cara supaya bisa menembus NTM. NTM yang akan diterapkan juga harus tetap bisa menarik investasi dari luar negeri.

Selain smart regulation, perencanaan NTM juga memerlukan analisis dampak regulasi (regulation impact analysis/RIA). Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah dampak dari NTM akan melukai industri dalam negeri atau tidak.

“Yang paling penting adalah koordinasi antara lembaga pemerintah dan industri dan sosialisasi setelah sebuah NTM diputuskan,” katanya.

 

Tag : perdagangan
Editor : Ratna Ariyanti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top