Dukung Uji Kompetensi, Kemenaker Luncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi

Kementerian Ketenagakerjaan luncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 2 Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk mendukung uji kompetensi profesi yang independen.
Amanda Kusumawardhani | 20 Desember 2017 18:16 WIB
Menaker M Hanif Dhakiri (tengah) berswafoto bersama para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat Peringatan Buruh Migran Internasional di Gedung Kesenian Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (18/12). - ANTARA/Siswowidodo

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 2 Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk mendukung uji kompetensi profesi di bidang terkait.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Setditjen) Pembinaan Penempatan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Edi Purnama mengatakan lembaga tersebut merupakan lembaga independen yang menjadi penyelenggara uji kompetensi bagi fungsional pengantar kerja, sesuai dengan keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Launching ini penting karena terkait dengan sertifikasi kompetensi pengantar kerja yang merupakan ujung tombak pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja serta sebagai wadah mensosialisasikan lembaga tersebut kepada pemangku kepentingan terkait," papar dia dalam pernyataan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (20/12/2017).

Dengan peluncuran ini, sekarang lembaga tersebut secara resmi sudah bisa menyelenggarakan uji kompetensi dan mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi pengantar kerja atas nama BNSP.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2017 menunjukkan jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 128,06 juta orang. Sementara itu, jumlah pengangguran menyentuh 7,04 juta orang.

Setiap tahunnya, diperkirakan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja mencapai 3 juta orang. Dari tingkat pendidikan, jumlah pengangguran tertinggi merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni sekitar 11,41%.

"Data di atas memberikan gambaran betapa beratnya beban kerja pemerintah untuk dapat menekan angka pengangguran melalui peningkatan fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja," ujar Edi.

Dia berharap lembaga ini dapat menjadi lembaga yang profesional, mandiri, dan kredibel dalam menyelenggarakan uji kompetensi serta pendayagunaan asesor uji kompetisi pejabat fungsional pengantar kerja.

Tag : tenaga kerja
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top