Kemenhub Sesalkan Penahanan Kapal Secara Sepihak di Batam

Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meminta para pemangku kepentingan mematuhi keputusan hukum yang berlaku terkait sengketa di industri pelayaran.
Rivki Maulana | 20 Desember 2017 11:59 WIB
Ilustrasi: Jembatan Tengku Fisabilillah atau dikenal dengan Jembatan Barelang terlihat dari udara di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (9/4). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, BEKASI -- Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meminta para pemangku kepentingan mematuhi keputusan hukum yang berlaku terkait sengketa di industri pelayaran.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan tindakan melawan hukum harus disingkirkan karena bisa mengganggu industri pelayaran.

Dia menambahkan, tindakan melawan hukum yang dimaksud terjadi di Batam pada 7 Desember 2017. Saat itu pihak bersengketa dengan pemilik kapal MV. Neha menahan kapal kendati otoritas pelabuhan sudah menerbitkan surat persetujuan berlayar (SPB).

"Sebelumnya, kejadian serupa  terjadi terhadap kapal yang sama pada tanggal 25 November 2017 lalu," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Agus menerangkan, SPB dikeluarkan Kantor Pelabuhan Batam pada 25 November 2017 setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. SPB juga diterbitkan setelah Kanpel Batam karena Bulk Blacksea Inc. memenangkan sengketa dengan agen pelayaran di Pengadilan Negeri Klas IA Batam.

Namun demikian, kapal MV Neha tidak dapat berlayar karena ditahan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Agus menyesalkan tindakan sepihak tersebut karena wewenang penahanan kapal hanya dimiliki aparat keamanan.

Dia menegaskan, tindakan melawan hukum dapat mengganggu iklim usaha transportasi laut di Indonesia dan mencoreng wajah Indonesia di dunia maritim internasional.

"Untuk itu, saya meminta semua pihak agar menghormati keputusan hukum yang ada," pungkas Agus.

Tag : kapal
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top