ALFI: Egosektoral Hambat Program Digitalisasi Layanan Pelabuhan

ALFI menyatakan belum terintegrasinya sistem layanan jasa kepelabuhan untuk percepatan logistik melalui program digitalisasi layanan akibat masih adanya egosektoral masing-masing pengelola terminal peti kemas.
Akhmad Mabrori | 13 Februari 2018 17:06 WIB
Terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok. - Reuters/Darren Whiteside

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan belum terintegrasinya sistem layanan jasa kepelabuhan untuk percepatan logistik melalui program digitalisasi layanan akibat masih adanya egosektoral masing-masing pengelola terminal peti kemas maupun operator pelabuhan.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan semestinya poin penting dari perkembangan teknologi yang ada saat ini adalah bagaimana semua stakeholders dapat merasakan manfaat teknologi tersebut.

"Mari melihat beberapa perkembangan teknologi yang merubah bisnis, perilaku dan birokrasi.Begitupun Indonesia, kita sedang berusaha berubah menjadi lebih digital dan terintegrasi," ujar Yukki melalui siaran pers DPP ALFI, pada Selasa (13/2/2018).

Yukki menegaskan ALFI sebagai praktisi logistik di Indonesia hingga kini belum merasakan program digitalisasi pelabuhan yang terintegrasi akibat adanya egosektoral dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia.

"Beberapa pelabuhan utama di Indonesia sedang mendigitalisasi layanannya, tetapi masih berjalan parsial dan tidak terintegrasi secara menyeluruh.Kondisi ini yang bikin pelabuhan di Indonesia jauh tertinggal dengan pelabuhan lainnya di dunia," ujar Yukki.

Dia mencontohkan di pelabuhan di Tanjung Priok Jakarta saja saat ini ada lima terminal untuk melayani kegiatan peti kemas ocean going/ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal 3 (TO3) Priok, terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1).

Sayangnya, ujar Yukki, pada lima fasilitas terminal di Priok itu, setiap terminal mempunyai inhouse sistem layanannya masing-masing. Padahal pengguna jasa mengharapkan layanan satu portal yang terintegrasi sehingga performansi masing-masing terminal bisa terukur, dan menjadi referensi data bagi pemerintah.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation and Forwarders Association (AFFA) itu mengemukakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 120 tahun 2017, seluruh dokumen layanan jasa kepelabuhanan dan angkutan laut harus terintegrasi dengan sistem tunggal INSW dan Inaportnet.

Namun, imbuhnya, berdasarkan kajian ALFI, hingga saat ini masih terdapat terminal peti kemas di pelabuhan Priok yang memaksakan inhouse sistem mereka dibuat seakan-akan terintegrasi dengan Inaportnet dan INSW (Indonesia National Single Window).

"Kita juga bingung ketika salah satu terminal menyatakan siap sistemnya untuk mengakomodir sampai dengan ke cargo owner atau freight forwarder. Jika menggunakan sistem terminal, di mana independensinya? Padahal didalam aturan itu disebutkan keharusan integrasi dengan INSW, bukan mengacu kepada sistem salah satu terminal, jadi memang tidak sesuai dengan beleid itu terutama di pasal 3 ayat (2) dan (3),” jelas Yukki.

Oleh karenanya, ALFI mendesak agar egosektoral di masing-masing manajemen pengelola terminal/pelabuhan dihilangkan lantaran digitalisasi sistem layanan pelabuhan tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Yukki juga menegaskan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan anggota ALFI untuk menyukseskan program delivery order pelayaran secara daring atau DO Online yang terintegrasi dan sesuai dengan Permenhub 120/2017.

"ALFI minta ketegasan dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sebagai koordinator di lapangan dalam implementasi Permenhub itu," ujarnya.

Tag : pelabuhan
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top