Distribusi Pangan Masih Panjang, Ini yang Perlu Diperhatikan Pemerintah

Dalam survei pola distribusi perdagangan komoditas yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun lalu, diketahui bahwa panjang mata rantai perdagangan di tiap provinsi sangat bervariasi.
Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh | 19 Februari 2018 13:40 WIB
Pekerja memindahkan karung berisi beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (19/1). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam survei pola distribusi perdagangan komoditas yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun lalu, diketahui bahwa panjang mata rantai perdagangan di tiap provinsi sangat bervariasi.

Dalam survei yang dirilis pada Kamis (15/2/2018) itu, BPS mencatat ada beberapa daerah yang memiliki potensi pola distribusi perdagangan terpanjang. Provinsi dengan potensi pola terpanjang untuk perdagangan beras adalah Maluku Utara, cabai merah di Sulawesi Tengah, bawang merah di Jawa Tengah, daging sapi di DKI Jakarta, dan daging ayam ras di Maluku.

Ini menunjukkan bahwa distribusi bahan pangan tersebut, dari produsen hingga konsumen akhir, melibatkan 2-7 pelaku usaha. Adanya potensi pola distribusi yang panjang pun masih belum sesuai dengan harapan pemerintah yang ingin memangkas rantai distribusi komoditas pangan demi menekan harga di pasar. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan kondisi ini sebenarnya dapat ditanggulangi dengan memaksimalkan pola kerja Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Namun, kinerja Satgas Pangan dinilai belum optimal karena masih fokus dari sisi hilir, yakni hanya menyelidiki harga bahan pangan ketika sudah sampai di pasar.

“Sebenarnya pemerintah itu sudah punya banyak instrumen, salah satunya melalui Satgas Pangan. Satgas Pangan menyelidiki mengapa kemudian rantai pasokannya panjang, sampai siapa saja aktor-aktor yang bermain, dan rantainya kira-kira di tiap distribusi itu berapa. Jadi, nanti ketahuan antara petani atau peternak di level itu sampai ke arah ke pasar itu selisihnya berapa,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (19/02/2018).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga diminta untuk melakukan pencegahan jika ada konglomerasi di rantai distributor. 

Satgas Pangan, KPPU, dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), lanjut Bhima, harus melakukan evaluasi terhadap rantai pasok bahan pangan untuk mengetahui permasalahan yang ada. Dengan demikian, kerugian yang dialami masyarakat bisa dihilangkan. 

Di sisi lain, BPS juga mencatat potensi pola distribusi perdagangan terpendek. Provinsi dengan potensi pola distribusi terpendek untuk beras adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), cabai merah di Bali, bawang merah di Bengkulu, daging sapi di Sulawesi Utara, dan daging ayam ras di Yogyakarta. 

Survei tersebut menggunakan data pada 2016 yang dikumpulkan dari 254 kabupaten/kota di 34 provinsi. Komoditas yang dipilih adalah yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, yang memiliki peran cukup besar dalam pembentukan inflasi, yang berkontribusi cukup besar dalam pembentukan PDB, dan yang memiliki dampak cukup besar terhadap kebutuhan masyarakat.  

Tag : harga pangan
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top