Pemerintah Harap Perundingan IEU-CEPA Segera Rampung

Pemerintah Indonesia mengharapkan perundingan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) segera selesai dan kesepakatan segera dicapai seiring dengan berjalannya perundingan putaran ke-4 kerja sama dagang itu.
Rayful Mudassir | 19 Februari 2018 15:59 WIB
Kelapa sawit. - Bloomberg/Taylor Weidman
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengharapkan perundingan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) segera selesai dan kesepakatan segera dicapai seiring dengan berjalannya perundingan putaran ke-4 kerja sama dagang itu. 

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengharapkan perundingan ke-4 yang dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah ini segera menyelesaikan beberapa poin. Menurutnya, perundingan ini memiliki efek positif bagi kedua negara dan kawasan terkait. 

"Harapan kami bisa menyelesaikan beberapa poin lagi. Kami bisa selesaikan segera," kata Enggar saat mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Timur, Senin (19/2/2018).

Namun, dia mengakui perundingan ini kemungkinan akan berlangsung alot dan tidak bisa selesai dengan cepat. Apalagi, Indonesia ikut berunding dengan seluruh negara yang tergabung dalam kawasan Uni Eropa (UE).

"Ini hanya di tingkat tim negosiasi, long way to go," ujar Enggar.

Salah satu hal yang kemungkinan bakal turut dibicarakan adalah rencana Parlemen UE untuk menghentikan penggunaan biodiesel berbahan minyak kelapa sawit pada 2021. Untuk itu, pemerintah menyatakan akan memaksimalkan pertemuan tersebut untuk membahas persoalan penting lainnya. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo mengungkapkan beberapa isu yang akan dibahas termasuk perdagangan barang, investasi jasa, hingga perdagangan yang berkelanjutan.

"Akan dibahas semua isu runding yang telah disepakati dalam scoping paper yakni terkait barang, investasi jasa, bea cukai, kerja sama ekonomi, dan perdagangan yang berkelanjutan," sebutnya.

Selain itu, perundingan juga akan membahas hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, UMKM, perdagangan barang dan jasa pemerintah, karantina, aturan standar, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kerja sama dan pengembangan kapasitas.

Negara Asia Tenggara yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan UE adalah Vietnam dan Singapura. Kesepakatan antara Vietnam dengan UE tercapai setelah delapan kali perundingan.

Namun, pemerintah menilai target waktu rampungnya kesepakatan antara Indonesia dengan UE tidak bisa disamakan dengan Vietnam.

"Tidak pas dan tidak fair kalau mau dibandingkan dengan Vietnam. Sistem kita lain dari sistem mereka," tutur Iman.

Berdasarkan outlook Kemendag pada awal tahun ini, pemerintah menargetkan kesepakatan kerja sama ini akan selesai pada November 2018. Meski begitu, belum diketahui kepastian selesainya perundingan ini.

UE adalah tujuan ekspor terbesar ke-6 dan asal impor terbesar ke-4 bagi Indonesia pada 2017, dengan nilai masing-masing sebesar US$16,2 miliar dan US$11,2 miliar. Adapun total perdagangan Indonesia dengan UE mencapai US$27,4 miliar.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, neraca perdagangan kedua ekonomi menunjukkan surplus bagi Indonesia. Sementara itu, nilai investasi UE di Indonesia baru mencapai US$2,8 miliar.

Tag : perdagangan internasional
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top