Lelang Ikan Diminta Dikembalikan kepada Koperasi Perikanan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ingin penyelenggaraan pelelangan ikan dikembalikan kepada koperasi perikanan setelah selama hampir 14 tahun dilakukan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
Sri Mas Sari | 19 Februari 2018 17:37 WIB
Pekerja memilah ikan untuk dipasarkan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa (30/1). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menargetkan produksi ikan pada tahun 2018 sebanyak 9,45 juta ton atau setara dengan Rp209,8 triliun dengan cara mendorong keterlibatan BUMN pada sektor perikanan dan memperbaiki sistem pencatatan di seluruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI). ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ingin penyelenggaraan pelelangan ikan dikembalikan kepada koperasi perikanan setelah selama hampir 14 tahun dilakukan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Pelimpahan peran sebagai penyelenggara lelang ikan kepada UPTD sejalan dengan pemberlakuan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, membuat kinerja koperasi perikanan memberi pelayanan kepada nelayan anggota turun.

“Dari sinilah ada prakarsa dari Menteri Koperasi dan UKM atas permintaan nelayan anggota untuk reformasi total koperasi perikanan, untuk mengembalikan penyelenggaraan pelelangan ikan kepada koperasi perikanan,” kata Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta, Senin (19/2/2018).

Dia menuturkan Kemenkop dan UKM bersama kementerian terkait telah menyusun draf rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang pemberdayaan koperasi perikanan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI).

Sejak UU 32 berlaku, tinggal 48 koperasi perikanan yang menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI dari 144 koperasi perikanan di Pulau Jawa. Sisanya sebanyak 96 koperasi perikanan sudah tidak berfungsi sebagai penyelenggara pelelangan ikan.

Penyelenggaraan pelelangan ikan oleh koperasi perikanan pernah mengalami masa kejayaan pada 1997. Saat itu diterbitkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, serta Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil tentang penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak berlaku lagi seiring penerbitan UU Otonomi Daerah.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga telah mengirim surat tertanggal 18 Juli 2017 kepada Presiden Jokowi perihal permohonan izin prakarsa rancangan Perpres. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat awal di kantor Sekretariat Kabinet pada 25 Juli 2017 yang dihadiri pemangku kepentingan dari Kemenkop dan UKM, KKP, dan Kemendagri.

Belum lama ini, Kemenkop dan UKM bersama perwakilan Setkab mengunjungi tiga koperasi perikanan, yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo di Cilacap, KUD Karya Mina di Tegal, dan KUD Sarono Mino di Pati. Hasil kunjungan itu akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi dan Seskab Pramono Anung, bahwa koperasi perikanan dapat dikembalikan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI.

“Selanjutnya akan dilakukan rapat koordinasi dengan K/L [kementerian dan lembaga] guna membahas hasil temuan di lapangan dan membahas lanjutan izin prakarsa penyusunan rancangan Perpres,” tutur Wayan.

Tag : perikanan
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top