BPKN Minta BPOM Perketat Pengawasan Obat Makanan

Badan Perlindungan Konsumen Nasional meminta pemerintah memperketat pengawasan peredaran dan produksi obat dan makanan untuk menjamin keselamatan konsumen.
Rayful Mudassir | 20 Februari 2018 15:06 WIB
Ilustrasi. - .Bisnis/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Perlindungan Konsumen Nasional meminta pemerintah memperketat pengawasan peredaran dan produksi obat dan makanan untuk menjamin keselamatan konsumen.

Ketua Komisi Advokasi Rizal E Halim mengatakan pihaknya akan memanggil BPOM untuk meminta keterangan terkait beredarnya dua suplemen makanan yang diduga mengandung babi dan telah diperintahkan ditarik dari pasaran  beberapa waktu lalu. Pihaknya menyayangkan masih ada produk yang beredar karena dapat membahayakan masyarakat.

“Kami ingin tahu seperti apa mekanisme audit dan pengawasan yang dilakukan BPOM. Belum ketemu waktunya, besok mungkin (21/2) janjinya ke kantor BPKN,” kata Rizal kepada Bisnis, Selasa (20/2/2018).

Pemanggilan tersebut untuk mengetahui secara jelas proses pemeriksaan yang dilakukan selama ini oleh BPOM untuk peredaran makanan dan obat-obatan di masyarakat. Padahal mekanisme audit sudah dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, obat dan makanan memiliki dampak langsung ke masyarakat jika dikonsumsi. Persoalan ini akan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan konsumen secara langsung. Pihaknya menginginkan BPOM tidak lagi kebobolan untuk mengawasi produk yang ada.

“Terkait obat dan makanan tidak bisa kita hindarkan karena langsung dampaknya ke kesehatan dan keselamatan konsumen,” ujarnya.

Hingga kini BPKN belum mengeluarkan rekomendasi terkait pengetatan pengawasan obat dan makanan. Pasalnya saat ini BPKN belum mendapat informasi utuh terkait penyebaran obat yang diduga mengandung DNA babi tersebut.

Setelah mendapat keterangan BPOM, rencananya BPKN bakal mengeluarkan rekomendasi untuk diterapkan dalam proses pengawasan barang yang beredar.

BPKN juga menyayangkan kasus ini kembali terjadi setelah anggaran BPOM ditambah oleh pemerintah. Apalagi produk bermasalah tersebut telah mendapat izin edar. Harusnya badan pengawas tersebut memaksimalkan perannya melindungi konsumen terhadap produk berizin.

“Memang ada audit sebelum dan sesudah barang beredar, pre market audit dan post market audit. Namun kami tidak tahu kenapa masih bisa bobol,” sebutnya.

Sementara itu BPKN saat ini mengaku sedang melakukan penjajakan awal untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah.

Rizal E Halim menuturkan pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan instansi Polri, Sekretariat Negara, Mahkamah Agung dan sejumlah kementerian lain.

"Sudah penjajakan awal dengan mereka untuk perkuat perlindungan konsumen," kata dia.

Rencana kerja sama dengan Polri kata dia, sebagai salah satu cara untuk melakukan penindakan hukum. Sementara dengan Setneg, BPKN berencana untuk menjalin hubungan dengan koordinasi dukungan kelembagaan.

Selama ini pihaknya mengaku terus melakukan perbaikan antar sektor. Langkah ini untuk memperkuat upaya untuk perlindungan konsumen. Salah satu fokus yang sedang dilakukan ialah persoalan umroh bodong yang masih terus bergulir.

"Saat ini kami masih menangani pengaduan masyarakat yang masuk ke BPKN," tuturnya.

 

Tag : bpom
Editor : Linda Teti Silitonga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top