Lawan Penyebaran Berita Palsu, Twitter Larang Penggunaan Bot

Twitter Inc. akan melarang para penggunanya mengunggah pesan identik dari banyak akun berbeda di tengah maraknya peredaran berita palsu.
Annisa Margrit | 22 Februari 2018 10:32 WIB
Ilustrasi orang sedang memegang ponselnya dengan latar belakang logo Twitter. - Reuters/Kacper Pempel

Bisnis.com, JAKARTA - Twitter Inc. akan melarang para penggunanya mengunggah pesan identik dari banyak akun berbeda di tengah maraknya peredaran berita palsu.

Perusahaan media sosial yang berbasis di San Fransisco, AS itu juga menyatakan akan melarang penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan penggunanya melakukan tindakan lain seperti me-retweet atau menyukai suatu unggahan dari banyak akun.

Reuters melansir Kamis (22/2/2018), Twitter tengah berada di dalam tekanan dari para pengguna dan pemerintahan negara-negara Barat yang meminta perusahaan itu membantu menghapuskan peredaran berita palsu serta propaganda asing. Biasanya, penyebaran berita palsu dan propaganda dilakukan oleh akun otomatis alias 'bot'.

Peneliti akademis serta otoritas AS menyatakan 'bot' sudah muncul menyebarkan propaganda sebelum Pemilu Presiden AS pada 2016 dan terus berlanjut hingga kini.

Yoel Roth dari divisi kebijakan publik Twitter mengatakan regulasi baru ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas informasi yang disebarkan lewat media tersebut.

"Perubahan-perubahan ini merupakan langkah penting dalam memastikan kami tetap berada di depan aktivitas licik yang menyasar pembicaraan-pembicaraan penting di Twitter, termasuk Pemilu AS dan isu lainnya di seluruh dunia," ungkapnya.

Dengan mengunggah pesan secara bersamaan dari banyak akun atau me-retweet serta menyukai pesan tertentu menggunakan banyak akun akan membantu mengerek pesan tersebut ke daftar trending Twitter. Hal ini menimbulkan gambaran palsu di para pengguna Twitter bahwa pesan itu memang viral.

Twitter memberi waktu hingga 23 Maret 2018 kepada para pengguna untuk mematuhi kebijakan tersebut sebelum akunnya dinonaktifkan. Namun, 'bot' untuk isu-isu yang terkait dengan kehidupan banyak orang, seperti informasi mengenai bencana alam, akan dikecualikan.

Beberapa waktu lalu, Twitter juga telah melakukan penyelidikan terhadap pengguna yang diduga melanggar kebijakan mereka dengan menggembungkan jumlah follower palsu. Beberapa pengguna berhaluan politik konservatif di AS mengeluh jumlah follower mereka turun drastis setelah Twitter meminta mereka memverifikasi identitas masing-masing.

Jared Taylor, mantan pengguna Twitter yang juga editor majalah supremasi kulit putih American Renaissance, menggugat Twitter karena hal ini. Dia mengklaim keputusan Twitter untuk menonaktifkan akunnya melanggar hukum negara bagian California mengenai forum publik yang dimiliki secara pribadi.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Medium, sebuah platform penerbitan online. Belum lama ini, Medium menonaktifkan akun milik beberapa komentator AS yang berhaluan kanan.

Sumber : Reuters

Tag : twitter
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top