Kebijakan Sawit Didorong Fokus Pada Peningkatan Produktivitas

Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan produksi sawit Indonesia, Kantor Staf Presiden (KSP) terus mendorong kebijakan industri kelapa sawit untuk fokus pada peningkatan produktivitas dan bukan hanya penambahan luas lahan kebun.
Annisa Margrit | 27 Februari 2018 07:10 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) melakukan penanaman tumpang sari bersama para petani saat peluncuran penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit, di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi banyuasin, Sumatra Selatan, Jumat (13/10). - ANTARA/Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA -- Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan produksi sawit Indonesia, Kantor Staf Presiden (KSP) terus mendorong kebijakan industri kelapa sawit untuk fokus pada peningkatan produktivitas dan bukan hanya penambahan luas lahan kebun.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ketika menerima perwakilan 12 kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap pembenahan tata kelola kelapa sawit Indonesia. Kelompok masyarakat sipil yang hadir di antaranya Madani, Kaoem Telapak, Kemitraan, ELSAM, KEHATI, SPKS, Sawit Watch, ICEL, WRI, Greenpeace, FWI, dan Tuk Indonesia.

Mereka berharap Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas yang akan segera dikeluarkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit di Indonesia.

“Evaluasi perizinan harus dilakukan dengan cara yang lebih transparan, peduli pada penyelamatan lingkungan hidup dan hak asasi manusia,” ujar Teguh Surya dari Madani dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (27/2/2018).

Dia menitipkan sebelas masukan kepada pemerintah agar Indonesia bisa membangun perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Namun, tidak disebutkan apa saja masukan yang diberikan. 

Teguh menambahkan pentingnya komitmen pemerintah untuk membentuk tim kerja yang transparan dan terbuka dalam mengevaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit. Sebagai catatan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di sektor kelapa sawit turun dari 70,6% pada 2011 menjadi 46,3% pada 2015.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perorangan turun dari 42,3% pada 2011 menjadi 6,3% pada 2015. Pada 2016, masih terdapat lebih dari 3 juta hektare (ha) izin Hak Guna Usaha (HGU) yang tumpang tindih.

Perwakilan 12 kelompok masyarakat sipil ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), mengingat kompleksitas perizinan kelapa sawit melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk penegak hukum. Pada 2016, KPK telah membuat kajian tentang Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit yang diharapkan dapat membantu mencegah praktik korupsi perizinan dan penggelapan penerimaan negara dari sektor kelapa sawit.

Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko menyatakan pihaknya akan mempelajari sebelas masukan yang disampaikan dan memastikan akan mendorong pembangunan komoditas tersebut untuk fokus pada intensifikasi yang berkelanjutan. 

“Peningkatan produktivitas sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan peremajaan kebun kelapa sawit," tuturnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga disebut telah memberi arahan untuk menyelesaikan masalah tanah-tanah rakyat di kawasan hutan termasuk kebun kelapa sawit rakyat.

Untuk itu, dalam waktu dekat Kepala Staf Kepresidenan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendiskusikan Rancangan Inpres tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas. Pemerintah berharap kebijakan yang baru dapat meningkatkan produktivitas, bukan sekadar penambahan lahan.

Produktivitas perkebunan sawit Indonesia diharapkan mampu mencapai 8 ton/ha/tahun. Saat ini, produktivitas Indonesia baru mencapai 2-4 ton/ha/tahun, masih kalah dari Malaysia yang bisa mencapai 10 ton/ha/tahun.

Pada April 2016, Jokowi telah mengumumkan rencana moratorium atau penghentian sementara izin-izin baru untuk perluasan kelapa sawit untuk industri.

Kebijakan moratorium khususnya perluasan tanaman kelapa sawit diharapkan bisa berdampak positif bagi peningkatan produksi kelapa sawit. Dengan luasan yang sama pemilik kebun akan berusaha memaksimalkan hasil.

Pemerintah juga fokus dalam peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat yang luasnya mencapai 4,55 juta ha. Selama ini, pengelolaannya dinilai kurang maksimal.

Pemilihan bibit dan pemupukan menjadi titik lemah yang harus diatasi karena produktivitas dapat meningkat dengan penggunaan bibit unggul dan pemupukan yang tepat berdasarkan kondisi tanah. Jika hal tersebut dilakukan, produksi tandan buah segar (TBS) bisa meningkat 2 kali lipat tanpa harus menambah luas lahan.

Pada akhir 2017, Presiden juga melakukan pencanangan peremajaan kebun kelapa sawit di Sumatra melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, dilakukan peremajaan kebun sawit seluas 4.400 ha yang dikelola oleh masyarakat dengan pembiayaan yang ditanggung pemerintah.

Pada November 2017, dilakukan program serupa di wilayah yang lebih luas di Sumatra Utara. Sekitar 9.109,29 ha kebun sawit di 12 kabupaten perlu diremajakan, antara lain Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah.

Peremajaan dimulai dari tanaman sawit yang paling tua, yang umurnya sudah di atas 25 tahun dan produktivitasnya sudah sangat rendah. Luasan kebun sawit yang sudah tua saja diperkirakan mencapai 350.000 ha.

Tag : kelapa sawit
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top