Buntut dari Rentetan Kecelakaan Konstruksi, Manajemen Waskita Bakal Dirombak

Rentetan kecelakaan proyek infrastruktur berbuntut panjang. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal merombak manajemen BUMN karya yang menjadi pelaksana proyek.
Rivki Maulana | 12 Maret 2018 15:03 WIB
Pekerja beraktivitas didekat proyek pascarobohnya bekisting pier head pada proyek konstruksi pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan D I Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/2/2018). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA -- Rentetan kecelakaan proyek infrastruktur berbuntut panjang. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal merombak manajemen BUMN karya yang menjadi pelaksana proyek.

Ahmad Bambang, Deputi Bidang Usaha Konstruksi & Sarana Perhubungan pada Kementerian BUMN mengatakan sanksi akan dijatuhkan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, dalam hal ini adalah Komite Keselamatan Konstruksi.

Sementara itu, Kementerian BUMN juga akan mengevaluasi terpisah dengan menggandeng konsultan, terutama konsultan manajemen Quality, Health, Safety & Environment (QSHE). "Kami akan keluarkan sanksi, itu sekaligus evaluasi dari PUPR. Kami bisa rombak [manajemen]," tegasnya di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Secara khusus, Bambang menyebut pihaknya bakal merombak manajemen PT Waskita Karya (Persero) Tbk lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Waskita yang akan digelar pada 6 April 2018.

Dalam catatan Bisnis.com, Waskita tercatat sebagai kontraktor terowongan kereta Bandara Soekarno-Hatta yang ambrol 5 Februari 2018 lalu. Selanjutnya, pada 20 Februari 2018 juga terjadi kecelakaan di proyek yang digarap Waskita, yakni di proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Kecelakaanyang melukai tujuh pekerja itu menambah daftar kecelakaan proyek infrastruktur menjadi 14 insiden dalam enam bulan terakhir.

Dari kecelakaan tersebtu, Menteri BUMN, Menteri PUPR, dan Menteri Perhubungan pun memutuskan moratorium proyek konstruksi melayang. K3 pun sudah mengevaluasi 37 proyek yang hasilnya 32 proyek diberi izin melanjutkan pekerjaan konstruksi layang sedangkan sisanya boleh dilanjutkan dengan catatan. Komite juga bakal melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan.

Di sisi lain, Kementerian BUMN juga bakal meminta BUMN karya untuk menempatkan direktur atau jabatan karier tertinggi dalam aspek QSHE. Hal ini sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo pekan lalu.

Presiden menyebut, rentetan kecelakaan konstruksi di proyek infrastruktur terjadi karena ketidakdisiplinan pekerja dan pengawasan yang kurang melekat. Oleh karena itu, dia meminta pelaksana proyek, termasuk badan usaha milik negara menempatkan direktur atau manajer pengawas pelaksana proyek.

Menurut Jokowi, pengawasan proyek perlu dilakukan secara eksternal dan internal. Dia menggambarkan, tanpa pengawasan, pekerja berpotensi menanggung beban kerja berlebih. Contohnya, tetap bekerja siang hari kendati sudah mendapat shift malam.

"Kemarin itu sudah dilakukan [pengawasan], tapi harus lebih ketat lagi. Pekerja juga harus disiplin, jangan anggap enteng," ujarnya selepas meninjau kapal latih di Pelabuhan Manyar, Gresik, Jumat (9/3/2018).

Tag : waskita karya
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top