Rumput Laut Hadapi Tantangan. Ini Langkah KKP

Pengembangan rumput laut secara nasional menghadapi sejumlah tantangan, meskipun relatif masih berdaya saing dibandingkan dengan produksi negara lain.
Sri Mas Sari | 14 Maret 2018 01:32 WIB
Petani rumput laut memeriksa tanaman rumput laut di Pantai Ujungnge, Bone, Sulawesi Selatan, Selasa (31/10). - ANTARA/Yusran Uccang

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengembangan rumput laut  secara nasional menghadapi sejumlah tantangan, meskipun relatif masih berdaya saing dibandingkan dengan produksi negara lain.

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto menyebut tantangan itu berupa diversifikasi produk yang minim, persyaratan pasar global, persaingan antarprodusen, zonasi dan infrastruktur, serta investasi berbasis rumput laut yang rendah.

Di sisi lain, produksi rumput laut nasional tumbuh rata-rata 11,8 % per tahun menjadi 10,8 juta ton tahun lalu dan nilai ekspor tumbuh 3,1% per tahun. Neraca perdagangan rumput laut Indonesia pun positif dengan indeks spesialisasi produk (ISP) lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara eksportir lainnya. Kondisi itu menandakan produk rumput laut Indonesia kompetitif.

”Harus kita akui, walaupun Indonesia saat ini menjadi negara net eksportir nomor satu dunia, khusus untuk jenis Eucheuma Cottoni dan Gracilaria, faktanya lebih dari 80% ekspor rumput laut kita masih didominasi oleh bahan baku kering. Artinya, nilai tambah ekonomi yang dirasakan masih minim,” katanya dalam siaran pers, Selasa (13/3/2018).

KKP, tutur dia, terus mendorong industrialisasi rumput laut nasional untuk meningkatkan nilai tambah.

Genjot Produksi

Di hulu, KKP berupaya menggenjot produksi yang berkualitas, seperti pengembangan kawasan budidaya rumput laut berbasis klaster, pengembangan kebun bibit rumput laut hasil kultur jaringan, dan pengembangan sistem kebun bibit rumput laut yang memenuhi estetika dan kaidah ramah lingkungan, serta telah digunakan secara luas oleh pembudidaya.

”Bibit rumput laut hasil kultur jaringan memiliki performa yang baik, termasuk lebih adaptif dan tumbuh lebih cepat. Ada enam UPT [unit pelaksana teknis] di Ditjen Perikanan Budidaya yang saat ini didorong menjadi sentra pengembangan kultur jaringan,” katanya.

Keenam UPT itu mencakup Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dan Lombok, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, serta Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo dan Takalar.

Pemerintah juga fokus menggarap potensi di kawasan-kawasan terluar dan perbatasan. Sejak 2016, KKP merintis pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT), di mana beberapa lokasinya fokus mengembangkan budi daya rumput laut, seperti di Kabupaten Sumba Timur dan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Pengembangan sentra rumput laut pun diperluas ke Papua (Kabupaten Fak Fak, Kaimana, Sorong, Biak Numfor, dan Kepulauan Yapen), NTB, Maluku, dan Sulawesi.

“Untuk di timur, seluruhnya akan menggunakan bibit rumput laut cottonii strain Maumere dari hasil kultur jaringan," kata Slamet.

Sertifikasi

Selain itu, untuk memastikan bahwa rumput laut Indonesia diproduksi dengan ramah lingkungan, dan terjamin keamanannya, KKP gencar melakukan sertifikasi cara budi daya ikan yang baik (CBIB) yang meliputi aspek ketertelusuran, keamanan pangan, dan keberlanjutan.

Untuk menjamin sektor hulu terhindar dari tumpang tindih kepentingan dan menjamin iklim usaha yang kondusif, Slamet meminta agar pemerintah daerah provinsi untuk segera menyelesaikan peraturan daerah terkait Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K). Regulasi ini penting untuk menjamin eksistensi dan keberlanjutan usaha budidaya rumput laut.

Adapun dari aspek sistem produksi di hilir, KKP telah berupaya untuk mendorong rumput laut Indonesia mampu berdaya saing dengan menciptakan efesiensi produksi dan jaminan mutu. Untuk memutus rantai distribusi pasar yang panjang, pemerintah telah mendorong pembangunan industri pengolahan di sentra-sentra produksi, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta.

Terkait mutu, KKP mendorong unit pengolahan rumput laut agar memenuhi SNI dan persyaratan ekspor, seperti penerapan cara pengolahan ikan yang baik (good manufacturing practices) dan persyaratan prosedur operasi sanitasi standar.

Faktor distribusi produk rumput laut juga menjadi perhatian KKP. Baru-baru ini KKP bersama dengan Kementerian Perhubungan telah membahas optimalisasi tol laut di sektor perikanan, dan sepakat untuk memanfaatkan jalur Pelni, ASDP, atau jalur alternatif lainnya, untuk mengangkut seluruh komoditas perikanan termasuk rumput laut.

Tag : rumput laut
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top