3 Tahun Tidak Berubah, Sudah Saatnya HPP Gabah Ditinjau Ulang

Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perppadi) meminta pemerintah meninjau kembali ketetapan harga pembelian pemerintah (HPP) yang diberlakukan untuk gabah di tingkat petani.
Rayful Mudassir | 16 Mei 2018 13:41 WIB
Petani menjemur gabah di tempat pengeringan gabah, di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2018). - ANTARA/Mohammad Ayudha

Bisnis.com, JAKARTA—Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perppadi) meminta pemerintah meninjau kembali ketetapan harga pembelian pemerintah (HPP) yang diberlakukan untuk gabah di tingkat petani.

HPP gabah masih belum berubah sejak tiga tahun terakhir. Kondisi ini dikhawatirkan membuat petani cekak karena harus menjual gabah dengan harga cenderung murah. 

Gabah kering panen di tingkat petani dihargai Rp3.700/kg, dan gabah di tingkat penggilingan seharga Rp3.750/kg.

Adapun gabah kering giling ditentukan seharga Rp4.600/kg dan gabah kering giling di Bulog dihargai Ro4.650/kg. Sementara itu, beras di gudang Bulog sendiri dijual Rp7.300/kg sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015.

Padahal harga produksi rata-rata sesuai survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei 2017—30 Juli 2017 menunjukkan harga produksi yang dikeluarkan petani rata-rata Rp3.900/kg. Belum lagi jika harga di tingkat pengepul tinggi, maka biaya produksi akan lebih jauh dari HPP yang ditetapkan. 

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perppadi) Sutarto Alimoeso mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) kepada pihak terkait termasuk pemerintah. 

Namun, pemerintah berdalih masih ada ketentuan fleksibilitas HPP sebesar 20% cukup untuk memberikan margin keuntungan bagi petani. Belum lagi pemerintah masih menggunakan paradigma harga beras murah, bukan menargetkan kestabilan harga. 

"Kalau anggota Perppadi yang penting harganya stabil. Namun, saya tidak mau frontal, karena kami hanya pengusaha penggilingan," katanya kepada Bisnis.

 Menurutnya saat ini lebih baik pemerintah melalukan upaya stabilisasi harga beras, bukan memaksa untuk turun sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Perppadi sendiri sudah pernah menanyakan berapa harga stabil yang diinginkan pemerintah. Akan tetapi, untuk meminta hal itu, Sutarto mengaku lebih memilih jalur dialog. 

HPP saat ini diklaim membuat petani tidak bergairah untuk menjual ke Perum Bulog yang notabene merupakan instansi pengamanan stok pangan termasuk beras. Jika kondisi ini dipertahankan, dikhawatirkan bakal membuat petani semakin sulit meraup keuntungan. 

"Sekarang bukan waktunya mempertahankan harga pangan murah, akan tetapi wajar, sehingga petani juga bergairah. Sekarang tol naik berapa kali, UMR naik berapa kali," tegasnya. 

Jika HPP tidak dipertimbangkan untuk naik, Perppadi menyayangkan petani yang terus melarat. Sementara dari segi importir,  beras impor masih digambarkan sebagai beras murah. Sehingga, kesempatan tingginya harga produksi dijadikan salah satu dalih impor. 

IMPOR BERAS

Pada perkembangan lain, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor beras medium untuk pengadaan Mei hingga Juli 2018 sebesar 500.000 ton. Penambahan pasokan impor ini diklaim untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan proses impor beras medium tersebut akan dilakukan oleh Perum Bulog.

Institusi pelat merah itu sebelumnya juga menjadi importir beras impor sebelumnya pada Februari sampai Mei 2018 dengan jumlah yang sama. 

"Opsi pembeliannya sama seperti sebelumnya, yakni seperti Myanmar, Pakistan, India, Vietnam," kata Oke Nurwan. 

Izin impor tersebut diakui Oke sudah dikeluarkan pekan lalu melalui rapat terbatas termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pihaknya mengharap Bulog dapat memasok beras impor tersebut sesuai waktu yang diberikan.

Tag : gabah
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top