BPTJ Minta Pengusaha Kurir Siasati Aturan Ganjil-Genap

Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono mengaku sudah mendapat surat tembusan dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik (Asperindo) terkait dispensasi aturan ganjil-genap menjelang perhelatan Asian Games 2018.
Ilham Budhiman | 12 Juli 2018 07:11 WIB
Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi (dari kiri), Direktur Utama JNE Mohamad Feriadi, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono memberikan paparan dalam acara JNE Kumpul Bareng Kawan Pers di Jakarta, Senin (8/5/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono mengaku sudah mendapat surat tembusan dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik (Asperindo) terkait dispensasi aturan ganjil-genap menjelang perhelatan Asian Games 2018.

"Sudah, sudah, surat [tembusan] sudah diterima," kata Bambang kepada Bisnis,Rabu (11/7/2018).

Sebelumnya, DPP Asperindo melayangkan surat keberatan kepada Gubernur Anies Baswedan atas diberlakukannya sistem ganjil-genap disejumlah ruas jalan arteri Jakarta.

Dalam surat yang diperoleh Bisnis itu, Asperindo yang beranggotakan 205 perusahaan tingkat pusat di DKI Jakarta dengan titik layanan kurang lebih 3.500, meminta dispensasi agar armadanya bisa beroperasional di ruas jalan yang terkena aturan ganjil-genap.

Surat itu ditembuskan pula kepada Direktur Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Saya minta konsolidasi dulu. Jadi gini, alasan mereka waktunya mepet, padahal kita kan uji coba satu bulan. Selama satu bulan ini mereka bisa tidak menyiasati [ganjil-genap]," kata Bambang.

Dia menjelaskan pihaknya membuka audiensi dengan para asosiasi yang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut. Namun, dia berharap para pengusaha pengiriman barang bisa mencari solusi konkret terlebih dahulu.

"Jadi langkah-langkah apa saja yang mereka lakukan. Mereka mencari solusi sendiri dahulu," ujarnya.

Aturan ganjil-genap yang diuji coba pada Senin (2/7/2018), kata Bambang, merupakan kebijakan publik, sehingga pihaknya tentu terbuka atas masukan terkait diskresi ini.

"Kita bicarakan, kita evaluasi terus, karena ini kebijakan publik, kebijakan bersama bukan hanya pemerintah. Semua kita libatkan," tukas Bambang.

Tag : ganjil genap
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top