PPnBM Yacht Bakal Dihapuskan, Pendapatan Pariwisata Bisa Meroket

Rencana pemerintah menurunkan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) untuk yacht dari 75% menjadi 0% diharapkan mengerek penerimaan negara dari sektor pariwisata sebanyak lima kali lipat.
Yanita Petriella | 24 Juli 2018 20:02 WIB
Tiga kapal Yacht milik peserta Sail Indonesia 2017 berlabuh di pesisir pantai Tedys, Kupang, NTT, Kamis (3/8). - ANTARA/Kornelis Kaha

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menurunkan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) untuk yacht dari 75% menjadi 0% diharapkan mengerek penerimaan negara dari sektor pariwisata sebanyak lima kali lipat.

Menteri Pariwisata Arief Yahya memperhitungkan, dengan besaran PPnBM untuk yacht sebesar 75% selama ini, keuntungan yang dapat diraup negara hanya mencapai US$80,5%.

Namun, menurutnya, jika PPnBM untuk yacht diturunkan menjadi 0%, potensi keuntungan yang diperoleh negara bisa naik lima kali lipat menjadi US$442,45 juta.

"Dengan deregulasi ini, negara juga akan mendapatkan keuntungan besar dengan banyaknya yacht yang masuk melalui bea sandar dan operational maintenance di Indonesia sebesar US$350,7 juta," ucap Arief, Senin (23/7/2018) malam. 

Dihubungi terpisah, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedi berpendapat rencana pembebasan PPnBM yacht sebaiknya tidak dilakukan terhadap pemilik perseorangan.

“Setiap tahunnya ada sekitar 1.500 yacht asing yang masuk ke Indonesia. Kalau penghapusan PPnBM dikenakan perseorangan jangan dilakukan karena hanya untuk bermewah-mewahan," katanya, Selasa (24/7/2018). 

Dia meminta agar kapal yacht asing yang masuk ke Tanah Air dapat berbendera dan berbadan hukum Indonesia. Pasalnya, apabila tak berbadan hukum Indonesia, sang pemilik yacht bisa saja menyewakan kapalnya untuk berwisata tanpa bisa dikenakan pajak.

Selain itu, dia menyarankan agar rencana pembebasan PPnBM yacht tersebut diikuti dengan kebijakan yang mendukung sektor pariwisata lainnya. Misalnya, upaya promosi untuk mengerek jumlah pengeluaran belanja turis yang berkunjung ke Tanah Air.

Saat ini, sektor pariwisata menjadi menjadi salah satu penyumbang produk domestik bruto (PDB), devisa, serta lapangan kerja paling besar dan mudah di Indonesia. Pada 2016, devisa pariwisata mencapai US$13,5 miliar/tahun, kalah dari CPO senilai US$15,9 miliar/tahun.

Padahal pada 2015, pariwisata masih ada di peringkat keempat sebagai sektor penyumbang devisa terbesar. Saat itu, sumbangan devisa dari pariwisata masih di bawah sektor migas senilai US$18,5 juta, CPO US$ 16,4 juta, dan batubara US$14,7 juta.

Tahun lalu, sumbangan devisa dari sektor pariwisata melesat menjadi sekitar US$16,8 miliar. Angka ini diprediksi akan meningkat 20% menjadi sekitar US$20 miliar pada 2018.

Pengamat Ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Mari Elka Pangestu memperkirakan devisa yang masuk dari biaya operasional dan pemeliharan kapal yacht asing di Indonesia mencapai senilai Rp180 juta/hari.

"Tempat sandar yacht di berbagai titik di Indonesia bisa juga berkembang sehingga bisa berkembang wisata bahari ini di dalam maupun dari luar negeri," ujarnya saat dihubungi, Selasa (24/7).

Untuk itu, dia mendukung rencana penghapusan pajak barang mewah menjadi nol karena itu berarti yacht asing yang masuk ke Indonesia akan balik nama. Kapal tersebut juga akan bersandar beroperasi dan melakukan pemeliharaan di Indonesia.

"Jadi kalau ada 600 yacht dan biaya [balik namanya] US$300.000, maka akan ada Rp180 juta. Ke depan juga bisa lebih banyak kapal balik nama dan yang akan berlayar di Indonesia sehingga pengeluaran per yacht bisa naik," ucapnya. 

Tag : pariwisata
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top