Implementasi TKDN, Pemerintah Akan Selaraskan Aturan

Pemerintah akan melakukan sinkronisasi peraturan antarkementerian dan lembaga untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang dapat memberikan efek positif bagi neraca perdagangan.
Annisa Sulistyo Rini | 24 Juli 2018 20:35 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melakukan sinkronisasi peraturan antarkementerian dan lembaga untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang dapat memberikan efek positif bagi neraca perdagangan.

Haris Munandar, Sekjen Kementerian Perindustrian, mengatakan saat ini penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di beberapa proyek kementerian dinilai belum optimal.

Hal ini disebabkan terdapat aturan antarkementerian yang belum sinkron dan justru menghambat penerapan TKDN.

“Ada aturan yang akan disesuaikan supaya semua sejalan antar aturan kementerian dan lembaga. Semua harus mengerucut ke permintaan presiden untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri,” ujarnya, Selasa (24/7).

Mardiasmo, Wakil Kementerian Keuangan, menuturkan pihaknya akan memperbaiki rencana impor barang (RIB) bersama kementerian lain untuk mengoptimalkan penggunaan produk domestik dan menekan impor barang yang tidak perlu.

Kriteria barang yang boleh diimpor ada tiga, yaitu barang yang tidak mampu diproduksi dalam negeri, barang yang mampu diproduksi dalam negeri tetapi belum mencukupi, dan barang yang diproduksi dalam negeri tetapi belum memenuhi standar.

“Kalau impor terus neraca perdagangan akan defisit. Jadi, kami mau perbaiki RIB-nya, standarnya seperti apa, kebutuhannya apa, itu akan kami sinkronkan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan penerapan TKDN secara optimal bisa menghemat hingga US$20 miliar dan pada akhirnya menyeimbangkan neraca perdagangan.

Pemerintah akan mengintensifkan pembahasan penerapan TKDN ini setiap 3 bulan sekali antara Kementerian ESDM, Kemenkeu, dan Kemenperin.

Tag : tkdn
Editor : Maftuh Ihsan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top