Darmin Akui Penghapusan DMO Batu Bara Bakal Beri Dampak Negatif

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui penghapusan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dapat berimplikasi negatif terhadap kinerja perusahaan setrum negara.
David Eka Issetiabudi | 31 Juli 2018 15:49 WIB
Aktivitas di area pertambangan batu bara PT Adaro Indonesia, di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa (17/10). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui penghapusan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dapat berimplikasi negatif terhadap kinerja perusahaan setrum negara.

Maka dari itu, dia menilai perlu ada evaluasi jika ingin mengubah skema DMO batu bara. 

“Pertimbangannya begini, DMO itu kalau tidak diberlakukan implikasinya akan lain-lain, termasuk itu [kondisi PLN]. Tapi bagaimana [nanti] hasil evaluasi, itu Pak Luhut cs [Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan] yang mempersiapkan,” kata Darmin seusai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada perubahan dalam kebijakan DMO batu bara. Menurutnya, keputusan Presiden sesuai dengan apa yang berlaku saat ini.

Enggak ada perubahan. Enggak ada Peraturan Pemerintah (PP) baru [terkait price cap] dan mekanisme harga sama,” tuturnya.

Mengutip Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018, harga jual batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam negeri ditetapkan senilai US$70 per ton untuk kalori acuan 6.322 kkal/kg GAR atau menggunakan Harga Batubara Acuan (HBA).

Jonan juga memastikan kebijakan DMO tetap mengikuti kebutuhan nasional, sehingga hitungan kuota DMO 25% tidak berubah.

“DMO itu mandat dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Nah besarannya [kuota] diatur oleh Menteri. Kalau price cap US$70 itu diatur oleh PP. Jadi tetap sama,” tegasnya.

Pada Jumat (27/7), wacana penghapusan kebijakan DMO batu bara diembuskan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan seusai menghadiri rapat internal dengan Presiden Jokowi dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Istana Negara.

Menurutnya, pencabutan DMO akan dapat mengerek kinerja ekspor nasional.

"Intinya kita mau cabut DMO itu seluruhnya. Jadi nanti akan diberikan apakah US$2-US$3 per ton, seperti sawit. Akan ada dana cadangan energi untuk menyubsidi PT PLN," ujar Luhut, Jumat (27/7).

Padahal, pemerintah telah menetapkan kebijakan DMO yang meliputi kuota DMO 25% dan harga batu bara DMO untuk PLTU.

Tag : batu bara
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top