Pengendalian Impor Harus Ekstra Hati-Hati, Ini Saran Para Pengusaha

Meski konversi devisa hasil ekspor hanya bersifat jangka pendek dalam upaya pengendalian gejolak nilai tukar rupiah, pelaku usaha masih berharap pemerintah dapat berhati-hati dalam melakukan pengendalian impor.
M. Richard | 19 Agustus 2018 18:20 WIB
Ditjen Bea Cukai Kemenkeu menggelar program penertiban impor berisiko tinggi. - Dok. Ditjen Bea Cukai

Bisnis.com, JAKARTA — Meski konversi devisa hasil ekspor hanya bersifat jangka pendek dalam upaya pengendalian gejolak nilai tukar rupiah, pelaku usaha masih berharap pemerintah dapat berhati-hati dalam melakukan pengendalian impor.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan International Shinta W. Kamdani mengatakan, pengendalian impor adalah langkah cepat untuk dapat meminimalisasi defsit transaksi berjalan dan meredakan gejolak rupiah. Namun, langkah tersebut memiliki dampak negatif pada dunia usaha.

“Bila tetap memaksa melaksanakannya, pemerintah harus hati-hati dalam menentukan komoditas yang akan diberhentikan, karena implikasinya cukup luas,” katanya, akhir pekan lalu.

Sebagai solusi jangka panjang, Shinta berharap, pemerintah lebih fokus menggenjot ekspor dan menarik investasi yang berkualitas. Menurutnya, struktur ekonomi saat ini masih dipenuhi oleh investasi asing yang bermain di pasar modal, sehigga RI rentan terserang capital outflow dan gejolak nilai tukar.

Sebagai informasi, pemerintah sedang berkoordinasi untuk mengendalikan beberapa impor komoditas. Pemerintah berharap dengan strategi itu, defisit neraca transaksi berjalan (US$8 miliar atau 3% dari PDB) dan gejolak pada nilai tukar rupiah dapat diredakan.

Guna membahas rencana itu, pertengahan pekan lalu, Kadin mengundang perwakilan pemerintah, Bank Indonesia, dan asosiasi pengusaha lainnya untuk membicarakan isu-isu terkait dengan pengendalian gejolak nilai tukar.

Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha sepakat untuk mengonversikan 50% devisa hasil ekspor (DHE) ke rupiah.

Adapun, berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dari total ekspor senilai US$158 miliar, 19% DHE masih berada di luar negeri, dan 81% DHE berada di dalam negeri.

Namun, dari 81% DHE di dalam negeri tersebut, baru sekitar 15% di antaranya yang sudah dikonversikan ke rupiah.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati dalam merencanakan pengendalian impor.

“Sah-sah saja melakukan pengendalian impor untuk dapat lebih menghemat cadangan devisa, tetapi benar-benar harus dilihat,” katanya.
Menurutnya, 90% porsi impor RI digunakan untuk keperluan produksi dan tidak mengganggu ekonomi sama sekali.  Bahkan, impor yang lebih didominasi oleh keperluan infrastruktur tersebut, justru dipandang sehat untuk iklim bisnis.

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal berpendapat, tekanan pada rupiah cukup besar, sehingga memojokkan pemerintah untuk melakukan segala cara, termasuk dengan memperkecil defisit transaksi berjalan melalui skema pengendalian impor.

“Pelemahan nilai tukar memang berasal dari segala sisi. Pemerintah sepertinya akan berusaha dengan segala cara, dari sisi DHE dan pengendalian impor,” katanya.

Lagipula, katanya, dengan melihat target pertumbuhan ekonomi 2019 yang hanya 5,3%, sikap pemerintah untuk lebih mengedepankan kestabilan ekonomi ketimbang pertumbuhan sudah mulai terlihat.

Hanya saja, dia memandang, pemerintah tetap tidak akan mengendalikan impor untuk kebutuhan produksi swasta. Pemerintah diprediksi akan memprioritaskan pembatasan impor yang bersumber dari proyek infrastruktur.

“Jadi sebenarnya kegiatan yang menggunakan barang impor akan dikurangi terlebih dulu, dan akan dipilih berdasarkan skala prioritas,” ucapnya

Tag : impor
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top