Kewenangan Pengelolaan Lahan Dinilai Hambat Bisnis Non-Aeronautika

Keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan lahan bandara dinilai menjadi salah satu faktor penghambat pengelola untuk menggenjot pendapatan non-aeronautika.
Rio Sandy Pradana | 20 Agustus 2018 02:17 WIB
Ilustrasi duty free shop, salah satu pemasukan dari bisnis non-aeronautika bagi pengelola bandara. - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan lahan bandara dinilai menjadi salah satu faktor penghambat pengelola untuk menggenjot pendapatan non-aeronautika.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan mayoritas bandara di Indonesia bersinggungan dengan kepentingan militer atau merupakan enclave sipil. Dia memberi contoh Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Adi Soemarmo, Bandara Adi Sucipto, Bandara Juanda, Bandara Sultan Hasanuddin.

"Pengelolan bandara-bandara tersebut banyak batasan karena hanya menumpang dan rencana pemanfaatan lahan untuk mendapatkan penghasilan, harus atas persetujuan TNI," ungkapnya di Jakarta pada Minggu (19/8/2018).

Dia menambahkan pengelola bandara dengan TNI juga memiliki perbedaan kepentingan yang jelas. TNI selalu mengedepankan pendekatan keamanan instalasi militer, sedangkan pengelola bandara mengedepankan pendekatan produktivitas lahan untuk layanan penerbangan dan penumpang.

Menurutnya, pengelola bandara ditantang untuk jeli mengidentifikasi peluang-peluang pengembangan penghasilan yang tidak berdampak terhadap kenaikan harga tiket maupun harga jual barang dan jasa yang disediakan di bandara.

Bisnis aeronautika meliputi pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), PJP2U, aviobridge, check-in counter, dan baggage handling system.

Adapun, bisnis non-aeronautika meliputi sewa ruang, sewa tanah, perhotelan, konsesi (duty free, makanan, dan minuman), reklame, parkir, lounge, kegiatan promosi, dan lainnya.

Tag : bandara, angkasa pura ii, angkasa pura i
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top